• Minggu, 14 Agustus 2022

Kemnaker Diduga Bermain Dana Covid, KPK Didesak Panggil Menteri Ida Fauziah

- Kamis, 23 Juli 2020 | 13:18 WIB
Ida Fauziah
Ida Fauziah


Jakarta,Klikanggaran.com - Center for Budget Analysis (CBA), menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penyalahgunaan anggaran ini terkait dua proyek pengadaan publikasi dan sosialisasi yang dijalankan pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana salah satu proyek ini terkait pencegahan Covid-19.


"Pertama, di tahun 2019 Kemnaker menjalankan proyek publikasi dan sosialisasi kebijakan pengaturan tenaga kerja dalam negeri di media videotron dan televisi. Dengan spesifikasi berupa iklan layanan masyarakat, pekerjaan mulai dari produksi sampai penanyangan di stasiun televisi lokal dan nasional. Iklan animasi infografis, mulai dari produksi sampai penayangan di videotron, dan terakhir pelaporan," ujar Kordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, di Jakarta, Kamis (23-7).


Dijelaskannya, untuk proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp7.789.550.000, dan perusahaan yang menjalankan proyek ini adalah PT. Weharima Ristuina (PT. WR) yang beralamat di Jl. Pakis Raya No. 44 RT. 008/006 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat.


"Adapun temuan CBA untuk proyek publikasi dan sosialisasi kebijakan pengaturan tenaga kerja dalam negeri di media videotron dan televisi, berupa dugaan mark up dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak rasional," jelasnya.


Sebagai contoh, kata Jajang, dalam tahapan pelaporan pihak Kemnaker melaporkan Harga Pelaporan untuk 5 eksemplar dalam HPS dan RAB, mulai dari lporan awal, laporan antara, sampai laporan akhir sebesar Rp43 juta, padahal biaya yang sesungguhnya hanya Rp8,8 juta, ada selisih sebesar Rp34,2 juta.


"Selanjutnya, proyek di tahun 2020 yakni proyek Pengadaan publikasi materi sosialisasi program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja pelaksanaan tugas fungsi melalui program serta kegiatan yang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di media massa," kata dia.


Menurut Jajang, kejanggalan dalam proyek ini adalah pihak yang dimenangkan oleh pihak Kemnaker masih perusahaan yang sama, yakni PT Weharima Ristuina dengan nilai proyek yang disepakati sebesar Rp9.547.582.000.


"Padahal PT WR dalam proses lelang dari segi penilaian harga berada diposisi ke 7, terdapat 6 perusahaan yang bisa dipilih pihak Kemnaker dengan harga yang lebih efisien," imbuhnya.


Lebih lanjut Jajang mengatakan, kalaupun pihak Kemnaker berdalih memenangkan PT WR berdasarkan dari penilaian kualitas, perusahaan ini di proyek sebelumnya tahun 2019 jelas bermasalah, jadi kurang tepat untuk dipilih lagi.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

X