Diprotes Kepala Daerah soal Akurasi Data, Menkeu Purbaya Tegaskan Kemenkeu Sudah Lakukan Pengecekan Berulang dan Jaga Kredibilitas Negara

(KLIKANGGARAN) — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat protes dari beberapa kepala daerah terkait akurasi data anggaran yang digunakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79.

Menurut Purbaya, pihaknya selalu memanfaatkan data resmi dan telah melakukan verifikasi berkali-kali sebelum disampaikan ke publik.

“Data adalah hal yang paling penting ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat,” ujar Purbaya dikutip dari YouTube Kemenku pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Baca Juga: Seperti Disapa Ayah Sendiri, PMI Terharu Bertemu Prabowo saat Kunjungan ke Korea Selatan di Tengah Agenda KTT APEC 2025

“Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” imbuhnya.

Ia menjelaskan proses pengecekan dilakukan oleh jajaran teknis untuk memastikan integritas informasi anggaran tersebut.

“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dan double cek,” lanjutnya.

Dorong Penyerapan APBN

Walaupun baru menjabat selama kurang dari dua bulan, Purbaya mengaku sudah mendatangi sejumlah kementerian untuk memonitor serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ketika saya datang ke kementerian-kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin,” ucap Bendahara Negara itu.

Baca Juga: Istana Tegaskan Tim Koordinasi MBG Dibentuk untuk Perkuat Kinerja BGN, Mensesneg Jelaskan Tidak Akan Tumpang Tindih Kewenangan

Ia menilai bahwa penggunaan anggaran harus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Kita pastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Jadi, pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun di daerah,” tuturnya.