• Selasa, 21 September 2021

Kok Bisa, ya, Miliaran Hutang Pihak Ketiga ke Perum Perindo Tak Tertagih?

- Sabtu, 11 September 2021 | 14:21 WIB
Pelepasan ekspor Reguler, Ke USA, Kerjasma Perum Perindo dan PT. Kemilau Bintang Timur Tahun 2017 (Twitter/PerindoPerum)
Pelepasan ekspor Reguler, Ke USA, Kerjasma Perum Perindo dan PT. Kemilau Bintang Timur Tahun 2017 (Twitter/PerindoPerum)

Medan, Klikanggaran.com - Responder Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ratama Saragih, geleng-geleng kepala membaca laporan hasil pemeriksaan BPK. Dibolak-baliknya dokumen cukup tebal dengan judul "Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas Pengelolaan Pendapatan Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017 s. d 2019 (s. d Triwulan III) pada Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo). Laporan tersebut bernomor 39/AUDITAMA VII/PDTT/08/2020, dengan tanggal 31 Agustus 2020.

Salah satu temuan BPK pada Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo) yang membuat Ratama geleng-geleng tadi itu adalah adanya dugaan Perindo menjadi gudangnya hutang dari pihak ketiga yang tak tertagih.

Tentu saja Ratama terheran-heran sebab angka atau jumlah hutang yang tak tertagih itu sangat besar, yaitu 4,8 miliar! Tak aneh, jika lantas, Ratama meminta KPK untuk turun tangan memeriksa Perum Perindo.

Baca Juga: Alamak, Apa Pasal Ketua KPI, Agung Suprio, Batal Naik Panggung? Eh, Panggung Apa Ya?

"Hutang pihak ketiga dan hutang masyarakat (sewa menyewa tanah) yang tak tertagih dengan total jumlah sebesar Rp4.841.400.624,000, ini jumlah yang sangat fantastis, yang paling anehnya lagi Perum Perindo memberikan hutang kepada pihak perseorangan, yakni sdr PC dan sdri REN yang hutangnya juga tak tertagih, berdalih untuk mitra usaha perdagangan namun akhirnya tak memberikan kontribusi, kondisi ini patut diduga sebagai modus," ujar Ratama kepada Klikanggaran.com, Sabtu (11-9).

Dia menambahkan, BPK mencatat dalam LHP jika Perum Perindo tak membuat perikatan melalui surat perjanjian dengan mitra usahanya, yakni sdr PC sebagai buyer dalam kerjasama jual beli ikan, pelaksanaan pembelian dan penjualan ikan tidak dapat diyakini kebenarannya alias fiktip

"Sdr. PC tak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan negara rugi sebesar Rp17.817.600.000. Tak jauh beda dengan sdr PC, kondisi serupa juga terjadi pada sdri REN, mitra perorangan dengan dalih melakukan kegiatan transaksi perdagangan pembelian dan penjualan ikan dan rumput laut, kerjasama yang tidak diikat dengan perjanjian, pelaksanaan pembelian dan penjualan ikan yang tidak memadai membuat sdri REN tak membayar hutangnya kepada negara sebesar Rp1.647.500.000," ungkap Ratama.

Baca Juga: Kajari Tebing Tinggi Harus Responsif Terhadap Laporan Masyarakat, Bukan Wait and See'

Lebih lanjut, kata Ratama, hutang masyarakat melalui sewa menyewah tanah milik Perum Perindo dengan total sebesar sekitar R8 miliar, oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X