Jakarta, Klikanggaran.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merilis laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTA) bulan September 2021 yang mengukapkan jumlah utang Pemerintah yang mencapai Rp6.625 triliun per 31 Agustus 2021.
"Posisi utang Pemerintah per akhir Agustus 2021 berada di angka Rp6.625 triliun
dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,85 persen," bunyi laporan APBN KiTA September 2021, seperti dikutip Klikanggaran.com, Senin (27/9).
Posisi utang Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021. Kemenkeu juga mengungkapkan kenaikan utang Indonesia terutama disebabkan adanya kenaikan utang dari Surat Berharga Negara Domestik sebesar Rp80,1 triliun sementara utang Surat Berharga Negara dalam valuta asing mengalami penurunan sebesar Rp15,42 triliun. Hal yang sama terjadi juga untuk Pinjaman dimana terjadi penurunan sebesar Rp9,41 triliun.
"Pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih berlangsung dan untuk tetap menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, terukur dan fleksibel di masa pandemi ini langkah-langkah pengelolaan utang telah dilakukan Pemerintah diantaranya dengan menjaga komposisi utang SBN domestik lebih besar daripada utang dalam bentuk valuta asing," ujar laporan APBN KiTA September 2021.
Adapun alasan Kemenkeu pada laporan itu yang menyebutkan peningkaran utang karena adanya peningkatan belanja untuk sektor keseahatan.
"Sejatinya pada saat pandemi hampir semua Negara terutama Negara berkembang mengalami peningkatan utang akibat adanya peningkatan belanja terutama untuk sektor kesehatan seperti penyediaan vaksin, infrastruktur kesehatan dan hal lain yang terkait dengan kesehatan serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah hadir dalam melindungi masyarakatnya sehingga dampak pandemi yang membebani masyarakat dapat dikurangi."
Namun meskipun begitu, akibat varian virus Corona yang terus bermutasi dan belum sepenuhnya terkendali, kebutuhan belanja terutama untuk sektor kesehatan terus membengkak. Koordinasi solid antara otoritas fiskal dan otoritas moneter kemudian terlihat saat Bank Indonesia berinisiatif untuk berbagi beban
Pemerintah untuk mendukung sektor kesehatan dan kemanusiaan akibat dampak Covid-19.
Sementara itu, di sisi pinjaman luar negeri, Pemerintah memanfaatkan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien, konversi pinjaman ke pinjaman dengan biaya murah dan risiko yang rendah, serta melakukan debt swap, yaitu membayar utang dengan cara menukarnya menjadi program pembangunan tertentu yang menjadi
perhatian Negara Donor.
"Fokus Pemerintah adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat saat pandemi ini, namun kelanjutan porsi pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian
Pemerintah karena infrastruktur Indonesia masih relatif tertinggal dari Negara lain," ujar laporan itu.
Baca Juga: Tabik! Ini Cara Kapolresta Malang Kota Kampanyekan Prokes
Meski demikian, agar tidak lebih jauh membebani APBN, maka Pemerintah terus mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan kreatif dan inovatif melalui
skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta blended financing.
Walaupun begitu, Pemerintah akan tetap memantau berbagai faktor risiko yang perlu diwaspadai, seperti akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata sehingga pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam, munculnya virus Corona varian Delta dan masih fluktuatifnya kasus Covid-19 yang berkorelasi kuat terhadap perkembangan ekonomi yang masih terus bergejolak, serta kebijakan normalisasi moneter negara maju juga menjadi perhatian market secara global, termasuk beberapa isu lainnya antara lain kenaikan suku bunga di tengah peningkatan inflasi, risiko rencana kenaikan debt ceiling di AS, risiko stabilitas sektor keuangan Cina akibat isu gagal bayar Evergrande (perusahaan real estate terbesar kedua di Cina).*