Banyumas,Klikanggaran.Com -Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas, Jawa Tengah ikut tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK), Senin sore ( 27 September 2021) melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.
Keikutsertaan ratusan mahasiswa UMP dalam unjuk rasa itu,dilandasi keprihatinannya terhadap yang mereka nilai ketidakberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap 57 pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Menurut mereka, dipecatnya para pegawai KPK yang sudah bekerja keras dalam pemberantasan korupsi selama ini dengan model tes pegawai yang sebenarnya tidak sesuai aturan, menjadikan ketidakpercayaan publik kepada KPK semakin rendah.
Baca Juga: Panglima TNI Enggan Berpolemik dengan Jenderal Purn Gatot Nurmantyo soal Dugaan Penyusupan PKI
Presiden BEM UMP, Banyumas, Jawa Tengah, Ilyas Rosyid Firdausi mengatakan, KPK yang harusnya bisa menjadi contoh dalam hal apapun, nyatanya hari ini banyak sekali melakukan kebijakan yang tidak jelas.
" Gerakan selamatkan KPK, pada hari ini berkumpul menindaklanjuti dengan apa yang menjadi jawaban Pak Presiden [Jokowi] hingga saat ini tidak memberikan keberpihakannya terhadap pegawai KPK," ujarnya.
Mahasiswa meyerukan kepada Presiden Jokowi untuk segera turum tangan menyelesaikan problem di tubuh KPK saat ini.
Baca Juga: Tolak Proyek City Walk Malioboro Tegal, P3JAYA Akan Gugat Pemkot Tegal
Mahasiswa yakin Presiden memiliki moralitas dan rasa keadilan untuk kebenaran dalam mendukung pemberantasan korupsi di Republik ini**
Artikel Terkait
Jaksa Agung Jadi Profesor, Mahasiswa Unsoed Demo. Jaksa Agung Disebut Profesor Abai HAM
KPK Akan Hubungi 2 Juta Orang dalam Survei Penilaian Integritas 2021
KPK Laksanakan Rakor Pencegahan Korupsi dengan Pemerintahan Daerah Se-Provensi Jambi
KPK Mau Bersihin Korupsi, tapi Belum Susun Roadmap Sesuai Arah Kebijakan Pimpinan?
Ratusan Nelayan Tegal Demo Tolak Kenaikan PNBP dan Pungutan PHP. Nelayan Ancam Mogok