Jakarta, Klikanggaran.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekonomi hijau (green economy) di Indonesia dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di istana negara, Selasa (4-5). Pernyataan presiden ini menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi hijau dan mencegah krisis iklim.
Menurut presiden, Indonesia mempunyai potensi kekayaan alam seperti hutan tropis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk paru-paru dunia. Untuk memperkuat green economy ini, Jokowi mengatakan bahwa transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai.
"Oleh karenanya, green technology dan green product harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di luar negeri," ujarnya.
Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Paul Butar Butar, menyambut baik komitmen yang disampaikan presiden dalam musrenbangnas tersebut. Bagi Paul, transformasi menuju energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah dan semua stakeholder. "Energi baru dan terbarukan adalah masa depan kita," tegas Paul.
Paul menambahkan, bahwa sehubungan dengan statement presiden tersebut dan dalam rangka mencapai net zero emission tahun 2050, Indonesia sudah harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50% di 2050, dan mulai mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan sama sekali tidak menggunakan fosil lagi mulai 2050, kecuali menggunakan teknologi carbon capture and storage.
Paul yang juga anggota Koalisi masyarakat sipil GENERASI HIJAU (Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia) menegaskan bahwa transisi menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan dukungan dan keseriusan pemerintah di semua tingkatan, terutama dukungan regulasi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah.
Selain itu, lanjut Paul, Indonesia membutuhkan peta jalan (roadmap) transisi energi menuju net zero emission tahun 2050. "Karena itu komitmen Presiden Jokowi yang disampaikan dalam musrenbangnas tersebut perlu kita dukung dan apresiasi bersama," tegas Paul.
Senada dengan Paul, Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang juga Koordinator Koalisi Generasi Hijau, Misbah Hasan, menambahkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya di level komitmen politik, namun dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat birokrasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Dukungan pendanaan dari APBN dan APBD menjadi sebuah keharusan dalam memperkuat komitmen yang sudah disampaikan presiden ini. Memang terdapat sejumlah skema kebijakan fiskal yang bisa digunakan pemerintah untuk memperkuat transisi menuju green economy, termasuk skema perpajakan, penandaan anggaran (budget tagging), dan juga transfer anggaran berbasis ekologi," ujar Misbah.
Akan tetapi, Misbah memberi penekanan supaya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN 2022 untuk mendukung komitmen politik presiden ini.
"Untuk tahap awal, komitmen presiden harus secara eksplisit dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, nota keuangan dan RAPBN 2022," ujar Misbah.
Sementara itu, Ketua IAP2 Indonesia (International Association for Public Participation), Aldi Muhammad Alizar, memberi penekanan tentang pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperkuat green economy ini.
Selain itu, kat Aldi, kolaborasi antar stakeholder, baik state actors maupun non state actors seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, juga perlu diperkuat untuk mendukung kebijakan transisi menuju ekonomi hijau.
"Jika antar kementerian/lembaga, sektor swasta dan masyarakat sipil jalan sendiri-sendiri dan tidak berkolaborasi, maka komitment presiden dalam penguatan ekonomi hijau akan sulit dilaksanakan," tegas Aldi.
