Rieke Diah Pitaloka Sentil Tukin Kemenkeu 300 Persen, Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Gaji Aparatur Negara

(KLIKANGGARAN) – Wacana soal gaji dan tunjangan DPR kembali mengemuka, namun kali ini turut menyeret perhatian pada kementerian dan lembaga negara lain.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan bahwa diskusi terkait gaji DPR seharusnya dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penggajian pejabat negara.

Dalam obrolan di kanal YouTube Denny Sumargo yang tayang pada Jumat, 8 September 2025, Rieke menyoroti besaran tunjangan kinerja (tukin) yang diterima sejumlah kementerian.

Baca Juga: Permintaan Nadiem Makarim di Rutan: Ingin Dibawakan Pastel Buatan Ibunda Saat Dijenguk Istri di Salemba

"Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh lagi, tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya," kata Rieke.

Ia menegaskan, tunjangan tersebut diberikan rutin setiap bulan. Karena itu, menurutnya sudah seharusnya sistem penggajian ini dievaluasi secara adil.

Momentum polemik tunjangan DPR, lanjut Rieke, harus dijadikan titik balik untuk merombak tata kelola keuangan negara.

Baca Juga: Ferry Irwandi Tanggapi Namanya Disinggung dalam Temuan Dugaan Pidana oleh Dansat Siber Mabes TNI di Polda Metro Jaya

"Dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil. Saya katakan, reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer, semua," ujarnya.

Rieke juga menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk memimpin reformasi sistem penggajian aparatur negara.

Baca Juga: Juara 3 Pemuda Pelopor Tingkat Nasional, Andi Rahim Sebut Inovasi Ade Pratama Luar Biasa dan Layak Diberi Penghargaan

"Jangan satu sisi DPR, ya terima kasih kalau buat saya penting kritik seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau transparansi itu untuk semua kementerian, lembaga negara, kementerian pusat maupun daerah," pungkasnya.**