KLIKANGGARAN-- Partai Ummat memberikan rapor merah terhadap tujuh tahun Ke pemimpinan Presiden Jokowi. Salah satu yang disinggung Partai Ummat adalah pekerjaan infrastruktur, seperti jalan tol.
Menurut Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi kebijakan Jokowi membangun infrastruktur cukup masif dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, dalam pandangan Partai Ummat, pembangunan ini sebagian besar tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
Pembangunan infrastruktur, menurut Partai Ummat, memang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akselerasi ekonomi, mempermudah distribusi produksi, dan juga untuk membangun dan memperkuat daya saing industri sebagai salah satu elemen penting dalam menopang ekonomi nasional.
Baca Juga: Kebijakan Prabowo Subianto Dikritisi Gatot Nurmantyo, Kebijakan yang Mana Saja Ya?
"Namun pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang," kata Ketum Partai Ummat, Ridho Rahmadi.
Ridho mengatakan, pemerintahan Jokowi cenderung tidak pruden dalam pengalokasian keuangan negara, sementara pengelolaan utang luar negeri sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar utang luar negeri diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur dengan lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi tinggi.
"Dampak secara langsung yang dirasakan adalah meningkatnya hutang luar negeri Indonesia yang telah mencapai lebih dari 6000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dijanjikan tidak kunjung tercapai. Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita," Ridho menjelaskan.
Baca Juga: Pandemi Covid 19 belum Selesai, Indonesia juga harus Waspada Bencana Hidrometeorologi
Ridho Rahmadi menambahkan pembangunan infrastruktur ini sebetulnya hal yang baik untuk perkembangan ekonomi Indonesia, namun menjadi cacat karena besarnya inefisiensi.
"Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali" ubernya.
Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini tengah melakukan proses tender terhadap lima akses jalan tol dengan nilai investasi Rp123 Triliun lebih. Tidak hanya itu, pemerintah tengah melakukan persiapan tender atau lelang terhadap pekerjaan tujuh jalan tol dengan nilai investasi Rp103 Triliun.
Baca Juga: Intip, Dugaan Modus Kecurangan Perjalanan Dinas di Dinkes Muara Enim, Angkanya Tergolong Besar
Sehingga, kalau ditotalkan 12 jalan tol yang nantinya akan menghiasi wajah Indonesia itu ke depannya bernilai investasi Rp226 Triliun lebih.
Adapun Jalan Tol yang saat ini masih dalam proses tender, yakni Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap dengan panjang 206,6 Km dengan nilai investasi 57,59 Triliun, Jembatan Balikpapan-Penajam dengan panjang 7,35 Km dengan nilai investasi 15,53 Triliun.