KLIKANGGARAN-- Komunitas Masyarakat Antikorupsi Indonesia (KMAKI) menyoroti Polemik pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja usaha pertambangan batubara.
Menurut KMAKI polemik fasilitas KMK usaha pertambangan batubara mencuat karena diduga melanggar prinsip ke hati-hatian atau manajemen resiko.
"Underlying atau yang mendasari perjanjian pemberian pasilitas kredit terkesan tidak didasari oleh SOP perbankan komersial," ujar Koordinator KMAKI, Bony Balitong seperti keterangannya pada wartawan, Senin, 20 Juni 2022.
Menurut KMAKI, pemberian fasilitas kredit hanya berdasarkan prospektus penjualan sama saja dengan memberikan fasilitas kredit dengan jaminan khayalan akan untung besar.
"Kalau ternyata prospektus penjualan itu tidak tercapai atau rugi sehingga kredit macet apakah khayalan untung besar bisa dijadikan asset yang disita?", tanya Bony Balitong dengan tertawa lebar.
KMAKI hanya menyimak ulasan para ahli terkait Kredit Modal Kerja usaha tambang batubara yang kabarnya mencapai hampir Rp. 90 triliun di bank plat merah dengan beberapa konsersium bank swasta karena terkesan pemberian pasilitas kredit dengan kekonyolan yang beresiko kredit macet.
"Apalagi katanya ada pemberian fasilitas kredit di Sumsel untuk pengusaha besar batubara yang berpotensi kredit kolekt 5 atau tak mungkin tertagih dan akan merugikan bank plat merah", ujar Bony.
Menyambung kritikan Koordinator KMAKI, Deputy KMAKI Sumsel, Ir Fery Kurniawan menyebut sesuatu hal yang ngawur sekali jika pembayaran pokok dan bunga pinjaman didasari dengan penjualan batubara yang masih dalam rencana.
Artikel Terkait
KMAKI: Dugaan Korupsi Ekspor Pupuk PT Pusri Merugikan Negara Ratusan Miliar
Perkara PTSL Kota Palembang Disoal, KMAKI Harapkan Pemberi Grarifikasi Tersangka
KMAKI: PT BA Penyumbang Terbesar Kerusakan Lingkungan di Lahat dan Muara Enim
Potensi Kerugian Negara di Dinas PUTR PALI Capai Rp34,1 Miliar, CBA Dorong KPK Buka Penyelidikan
Lemah Pengawasan, Dugaan Ada Budaya Praktik Pemberian Komitmen Fee di Dinas PUTR Kabupaten PALI
Mega Proyek Pantai Jodoh Tanjung Kurung Rp40 M Kembali Mencuat, Aliansi Pemuda PALI Sebut Tak Ada Azaz Manfaat
Aliansi Pemuda PALI Ungkap Semacam Benang Merah OTT KPK di Muba dengan Dinas PUTR PALI, Simak!
Pemuda PALI Menduga Ada Kesamaan Pola Antara Dinas PUTR PALI dan Muba Untuk Dapatkan Proyek
Aktivis Sumsel Minta KPK Penuhi Ekspektasi Publik PALI Terkait Dugaan Korupsi di Dinas PUTR
Aktivis Sumsel Binggung, KPK Tak OTT di PALI, Dugaan Korupsi Lebih Besar Dibandingkan Muba dan Muara Enim
Proyek Jalan Simpang 5 Pendopo-Cecar Oleh Dinas PUTR PALI, Rp632 Juta Uang Rakyat Menguap?
Negara Berpotensi Merugi Rp467 Juta Lebih Pada Peningkatan Jalan Benakat Minyak-Semangos di Dinas PUTR PALI