KPK Imbau Penyelenggara Negera segera Laporkan LHKPN 2021, Baru 18 Instansi sampai LHKPN, Batas Akhir 31 Maret

KLIKANGGARAN -- Melalui akun tewitter resminya, KPK mengimbau agar kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode tahun pelaporan 2021 segera dilkaukan.

KPK memberitahukan bahwa waktu pelaporan LHKPN tersebut dapat dilakukan sebelum batas 31 Maret 2022.

"KPK mengimbau agar kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2021 dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022," tulis KPK dikutip Klikanggran.com dari akun twitternya @KPK_RI pada Selasa 18 Januari 2022.

"Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban PN sesuai amanah pasal 5 ayat (2) & (3) UU No 28 tahun 1999. UU mewajibkan PN bersedia, melaporkan & mengumumkan serta diperiksa kekayaannya sebelum, selama, & setelah menjabat," tulis KPK.

Baca Juga: Inilah Salah Satu Kegagalan Pemerintahan Jokowi Dimata Natalius Pigai, Apa itu dan Alasannya Apa?

Lebih lanjut KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah lapor melalui aplikasi e-LHKPN per 14 Januari 2022.

"KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah 100% lapor berdasar aplikasi e-LHKPN per 14 Januari 2022, Pemkab Tapsel 680 WL, Pemkab Brebes 240 WL, Pemkab Boyolali 239 WL, Pemkot Prabumulih 195 WL, Pemkab Bolang Mongondow 143 WL, & Pemkab Majene 140 WL," ungkap KPK.

DIkutip dari kpk.go.id, periode penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2021 telah dimulai sejak 1 Januari 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar kewajiban itu dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022.

Baca Juga: Fadli Zon Sebut 'Jokowi' Lebih Cocok Jadi Nama Ibu Kota Negara baru daripada 'Nusantara', Maksudnya?