KLIKANGGARAN-- Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independen (KMAKI) menyarankan pemerintah sebaiknya melarang ekspor batubara minimal lima tahun lamanya.
"Ada baiknya pemerintah melarang ekspor batubara selama 5 (lima) tahun untuk perbaikan ekosistem dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", kata Feri Kurniawan dalam keterangannya diterima Klikanggaran.com, Minggu, 2 Januari 2022.
Pendapat tersebut diungkapkan KMAKI merujuk pada keputusan Pemerintah yang melarang ekspor batubara dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dari 1 Januari sampai akhir Januari.
"Melegakan masyarakat. Masyarakat sudah terlalu lama memendam rasa sakit karena kerusakan lingkungan dan tiada manfaat eksploitasi batubara untuk masyarakat mulut tambang," kata Deputy KMAKI ini.
Baca Juga: Ponsel BlackBerry Kehilangan Semua Fungsionalitas
Kebijakan moratorium singkat tersebut kata Feri, adalah langkah yang sangat bagus untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan keadilan untuk masyarakat mulut tambang.
"Sudah terlalu sakit masyarakat disekitar mulut tambang karena perubahan ekosistem berupa perubahan suhu dan sumber daya air serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi batubara", jelas Feri Kurniawan.
Lebih jauh Feri mengutarakan, ribuan hektar hutan sudah menjadi semak belukar dan lobang-lobang besar eks tambang yang telah selesai dieksploitasi yang merubah suhu global dan berdampak kepada hasil pertanian dan kebun.
Baca Juga: Hebat, China Bangun Rel Kereta Api yang Membentangi Khatulistiwa
"Tidak diketahui berapa besar dana iuran pasca tambang yang disetor ke pemerintah dan dana kepedulian untuk masyarakat terdampak eksploitasi batubara. Sementara pembebasan pajak ekspor batubara menjadikan boming uang bagi pengusaha tambang batubara dan belum lagi tax amnesti yang mereka Terima", papar Feri Kurniawan.
Lahan-lahan tambang dikuasai oleh segelintir manusia dari kalangan politikus, pengusaha dekat penguasa dan mantan pejabat tinggi menjadikan mereka super miliader yang berpesta pora.
Sementara masyarakat mulut tambang sangat menderita atas kerusakan lingkungan dan perubahan ekosistem.
Baca Juga: Timnas Indonesia Kembali Gagal Juarai AFF setelah dikalahkan Thailand, Apa Kata Jokowi?
"Ibarat langit dan bumi kehidupan masyarakat ulayat dengan uang recehan sementara pengusaha tambang bergelimang ratusan miliar dan bahkan triliunan rupiah dari keuntungan eksploitasi batubara", akhir Feri Kurniawan.***
Artikel Terkait
Perhitungan Biaya Angkut Tongkang Batubara Pupuk Kaltim Tak Sesuai, Ada Pemborosan Rp6,3 Miliar
Temui Demo Mahasiswa Soal Angkutan Batubara, Gubernur Janji Akan Undang para Bupati dan Pengusaha
Disepakati, Jalur Angkutan Batubara Lewat Muara Bulian - Tempino - Talang Duku
Menidaklanjuti Hasil Rakor Gubernur Jambi Al Haris Tinjau Jalan Alternatif Batubara
Bupati Batang Hari MFA Hadiri Rapat Lanjutan Terkait Solusi Angkutan Batubara
Al Haris Sebut Anggaran Perbaikan Ruas Jalan Khusus Batubara Sudah Disetujui DPRD Provinsi Jambi
Kereta Api Pengangkut Batubara Kecelakaan di Muara Enim, Sumsel
Gubernur Jambi Al Haris Sebut Pemprov Terus Dorong Pembangunan Jalan Khusus Batubara
Ini Tanggapan Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi Sayuti, Terkait Kisruh Penanganan Angkutan Batubara
Ketua DPRD Provinsi Jambi Kecewa Pengusaha Batubara Sulit Diajak Kerjasama Mencari Solusi Permasalahan