Ketua DPRD Provinsi Jambi Kecewa Pengusaha Batubara Sulit Diajak Kerjasama Mencari Solusi Permasalahan

KLIKANGGARAN -- Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto kecewa dengan sikap pengusaha batubara yang sulit diajak bekerjasama dalam mencari solusi permasalahan batu bara.

Banyaknya korban lalulintas hingga kerusakan jalan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menegakkan aturan pembatasan tonase dan jam operasional angkutan batubara.

Kontroversi angkutan batubara di Jambi terus menjadi pembahasan serius, sementara pengusaha batubara hingga saat ini sulit di undang untuk duduk bersama mencari solusi dari persoalan tersebut, hal ini membuat Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto kecewa.

Baca Juga: Ini Tanggapan Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi Sayuti, Terkait Kisruh Penanganan Angkutan Batubara

Edi menyampaikan jika cara ramah tidak bisa digunakan, maka Pemprov Jambi sebagai wakil pemerintah pusat bisa bertindak tegas terkait penegakan aturan angkuran batubara.

Hal ini disampaikan oleh Edi Purwanto pada acara rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin tanggal 13 Desember 2021 lalu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini mengatakan, berapa kali pak gubernur mengundang pengusahanya agak sulit, untuk itu nanti kita cari jalan keluar sama-sama, pak gubernur kita bikin rekomendasi sama-sama, kalau tidak mau diajak ramah, tentu pak gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, kita sama-sama, kita dorong ke sana (tindakan tegas, red).

Baca Juga: Seminggu Sebelum Wafat Laura Unggah Puisi Berjudul 'Mama', Pertandakah?

Pada rapat membahas permasalahan mobilisasi angkutan batubara dan upah sopir angkutan batubara di provinsi Jambi. Ia mengatakan DPRD memahami permasalahan sopir angkutan batu bara. Namun juga harus diingat ada komponen masyarakat lain yang terganggu akan keberadaan angkutan batu bara jika tidak diatur sedemikian rupa.