• Kamis, 26 Mei 2022

KPK Sasar Penggesahan APBD Muara Enim 2019, Menelisik Nasib Anggota Dewan Lainnya?

- Rabu, 15 Desember 2021 | 13:57 WIB
Ilustrasi (KLikanggaran/BudiS)
Ilustrasi (KLikanggaran/BudiS)

KLIKANGGARAN-- Sudah tuntaskah PR KPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan? Adalah semacam pertanyaan yang masih terbenam di publik Masyarakat Muara Enim pada khususnya.

Hal ini tidak terlepas dari asas persamaan di hadapan hukum (Equality before the law). Hal ini pun ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK, Alexandre Marwata saat memimpin konferensi pers penetapan sepuluh anggota DPRD Muara Enim pada sesi sebelumnya.

"Untuk memenuhi rasa keadilan," demikian mengutip pernyataan Alexandre Mawarta di gedung merah putih, Jakarta saat memimpin pengumuman penetapan 10 anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka pada Kamis, 30 September 2021 yang lalu.

Baca Juga: Laura Anna Berpulang, Gaga Dihujat Warganet

Pernyataan Alexandre Marwata pun terbukti yang berujung pada penetapan sebanyak 15 orang anggota dan mantan anggota DPRD Muara Enim pada Senin, 13 Desember 2021 kemarin.

Kepada para pihak, KPK memutuskan untuk melakukan upaya penahanan paksa terhadap 15 orang tersangka terhitung sejak 13 Desember sampai dengan 1 Januari 2022.

Dari konstruksi perkara, penetapan para anggota DPRD Muara Enim merupakan rentetan penanganan OTT KPK di Muara Enim pada 2019 yang lalu yang terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Dimana pada mulanya, ada tiga orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK, salah satunya Bupati Muara Enim saat itu, Ahmad Yani.

Baca Juga: Berita Duka Gemparkan Warganet, Selamat Jalan, Laura

Seiring berjalannya waktu, kasus ini pun berbuntut panjang dengan menarik sejumlah pejabat lainnya, hingga merambab ke para wakil rakyat yang duduk di DPRD Muara Enim. Total sejauh ini sudah 31 orang yang terjerambab dalam kasus yang menyita perhatian publik nasional itu baik dari unsur eksekutif, legislatif dan pihak swasta.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X