KLIKANGGARAN – Polri bersama bekerja sama dengan Jasa Raharja dan Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda akan mengembangkan Samsat Digital.
Tujuannya untuk memudahkan digital memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Pernyataan itu diungkapkan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, seusai acara Rakornas Pembina Samsat di Batam, Kepulauan Riau, Kamis 9 Desember 2021.
“Jadi sistem pembayaran menggunakan digital kan sekarang sudah jadi bagian kita sehari-hari. Jadi, bagaimana bisa berjalan baik, cepat dan masyarakat juga lebih mudah, lebih simpel,” ujar Irjen Firman.
Baca Juga: Terungkap, Cara Artis Jeff Smith Beli Narkoba dan Besarnya Duit yang Digunakan Beli Narkoba
Irjen Pol Firman menjelaskan, untuk mengembangkan layanaan Samsat Digital memerlukan dukungan masyarakat.
Salah satu bentuk dukungan itu adalah masyarakat tertib administrasi terkait kepemilikan surat-surat ranmor.
“Tapi aplikasi ini perlu dukungan yang sangat mendasar, yaitu tertibnya data ranmor dan data pengemudi, ini yang tadi kami sampaikan,” ucapnya.
Baca Juga: Menko Polhukam: Korupsi Adalah Kejahatan, Bukan Budaya, Ajak Budaya Antikorupsi
Jenderal bintang dua ini menjelaskan, menerapkan layanan berbasis digital lantaran perkembangan era digital 4.0. Terlebih, masyarakat juga mengharapkan pelayanan pajak rammor berbasis online.
“Karena yang kita hadapi adalah kebutuhan masyarakat yang semakin naik. Karena nanti ke depan itu masyarakat menginginkan hal yang paling mudah, saya ambil hal yang paling gampang saja,” kata Firman.
Lebih lanjut, Firman mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan dua intansi lainnya. Kedua instansi tersebut adalah Jasa Raharja dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Baca Juga: Ridwan Kamil Memberikan Tanggapan Atas Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati di Bandung
“Jadi pelayanan ini yang kita bangun bersama stakeholder yang ada. Tapi tentunya perlu kesiapan semua, perlu satu visi,” tutur dia.**
Artikel Terkait
Pemanfaatan Aplikasi Pajak Pemkot Bekasi yang Tidak Andal, Berisiko Terjadi Penyalahgunaan Sistem
Pemkot Bekasi Belum Tetapkan Aturan, Ada Potensi pendapatan Pajak Reklame yang Belum Berizin Rp4,3 Miliar
Antisipasi Celah Korupsi Pembayaran Pajak PPJ Oleh Pemda, KPK Luncurkan Modul Baru, Simak Ulasannya!
Hari Anti Korupsi Sedunia dan Pesan Menteri Agama