KLIKANGGARAN - Seperti diketahui, dua menteri di Kabinet Indonesia Maju dilaporkan ke KPK terkait bisnis PCR (Polymerase Chain Reaction). Salah satunya adalah menteri erick thohir.
menteri erick thohir dilaporkan dengan dugaan terlibat dalam tindak pidana nepotisme dalam proyek PCR. Terkait hal ini, Center for Budget Analysis (CBA) meminta pada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya KPK dan kepolisian, untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat itu.
Jajang Nurhaman, Koordinator Investigasi CBA, mengatakan, kasus ini harus bisa menjadi pintu masuk bagi APH. CBA meminta para penegak hukum mengembangkan penyelidikan terkait dugaan praktik nepotisme yang melibatkan menteri erick thohir.
Jajang juga menyampaikan, selain kasus PCR, KPK dan kepolisian harus melakukan penyelidikan atas dua kasus lainnya yang tidak kalah besar. Dua kasus itu menurut Jajang diduga kuat juga melibatkan menteri erick thohir.
Baca Juga: Jonatan Christie Kalah, Indonesia tidak punya wakil di Tunggal Putra dalam Indonesia Masters 2021.
"kasus ini terkait proyek pembangunan pabrik amonia Banggai dan kasus investasi Telkomsel," ujar Jajang pada klikanggaran.com di Jakarta, Kamis, 18 November 2021.
Proyek pembangunan pabrik amonia Banggai dilakukan antara Rekind yang berstatus anak BUMN Pupuk Indonesia dan PT Panca Amara Utama (PAU) yang merupakan anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA).
Jajang menegaskan, ada sebuah fakta yang perlu diketahui publik. Bahwa Boy Thohir yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir berposisi sebagai Preskom PAU, sekaligus pengurus dan pemegang saham ESSA.
Jajang sedikit mengulas tentang permasalahan dalam proyek pembangunan pabrik amonia Banggai. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun akibat kebijakan penghapusan piutang.
Baca Juga: Bill Gates Memprediksi Angka Kematian Covid-19 Tahun Depan, Bagaimana Katanya?
"Hal ini sudah diperkuat oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan," kata Jajang.
Sementara kasus kedua yang menurut Jajang perlu ditindaklanjuti KPK dan kepolisian adalah terkait investasi yang dilakukan oleh anak usaha Perusahaan BUMN Telkom. Yaitu Telkomsel kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau GoTo.
"Lagi-lagi nama Boy Thohir terkait erat," ujar Jajang.
Seperti dipaparkan Jajang, diketahui bahwa Boy Thohir juga sebagai Komisaris Utama GoTo sekaligus pemegang saham sebanyak 1,05 miliar lembar (Akta No. 128 tanggal 29 Oktober 2021).
Artikel Terkait
Harga PCR Turun, Mungkin nggak, Dihilangkan dari Syarat Penerbangan?
PCR sebagai Syarat Perjalanan, Adakah Lonjakan Covid-19 Gelombang Tiga?
Relawan Jokowi Ini Mengaku Punya Data Keterlibatan Menteri Atas Mahalnya Tes PCR
Berubah, Syarat Naik Pesawat di Jawa – Bali Cukup Tes Antigen, Tidak Perlu Lagi Tes PCR
Staf Khusus Menteri BUMN Bantah Erick Tohir Terlibat Bisnis tes PCR
Gerah Juga Terus Dituding Ikut Bisnis PCR, Menko Luhut Bikin Surat Terbuka
Komitmen Soal Pemberantasan Korupsi, KPK Tengah Menyelidiki Soal Dugaan Korupsi PCR
Alamak! Ruhut Sitompul alias Bang Poltak dari Medan Komentari Polemik Isu Test PCR
ASPEK Indonesia: Copot Menteri yang Terkait Bisnis PCR di Tengah Pandemi!
Dugaan Korupsi PCR, CBA: Lingkaran Luhut Ramai-Ramai Pasang Badan