• Selasa, 25 Januari 2022

Selain PCR, CBA Ungkap Dua Kasus Lain yang Melibatkan Menteri Erick Thohir

- Kamis, 18 November 2021 | 19:35 WIB
Proyek pembangunan pabrik amonia Banggai yang diduga juga menyeret nama Menteri Erick Thohir (Dok.Google.com/maps)
Proyek pembangunan pabrik amonia Banggai yang diduga juga menyeret nama Menteri Erick Thohir (Dok.Google.com/maps)

KLIKANGGARAN - Seperti diketahui, dua menteri di Kabinet Indonesia Maju dilaporkan ke KPK terkait bisnis PCR (Polymerase Chain Reaction). Salah satunya adalah Menteri Erick Thohir.

Menteri Erick Thohir dilaporkan dengan dugaan terlibat dalam tindak pidana nepotisme dalam proyek PCR. Terkait hal ini, Center for Budget Analysis (CBA) meminta pada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya KPK dan kepolisian, untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat itu.

Jajang Nurhaman, Koordinator Investigasi CBA, mengatakan, kasus ini harus bisa menjadi pintu masuk bagi APH. CBA meminta para penegak hukum mengembangkan penyelidikan terkait dugaan praktik nepotisme yang melibatkan Menteri Erick Thohir.

Jajang juga menyampaikan, selain kasus PCR, KPK dan kepolisian harus melakukan penyelidikan atas dua kasus lainnya yang tidak kalah besar. Dua kasus itu menurut Jajang diduga kuat juga melibatkan Menteri Erick Thohir.

Baca Juga: Jonatan Christie Kalah, Indonesia tidak punya wakil di Tunggal Putra dalam Indonesia Masters 2021.

"Kasus ini terkait proyek pembangunan pabrik amonia Banggai dan kasus investasi Telkomsel," ujar Jajang pada klikanggaran.com di Jakarta, Kamis, 18 November 2021.

Proyek pembangunan pabrik amonia Banggai dilakukan antara Rekind yang berstatus anak BUMN Pupuk Indonesia dan PT Panca Amara Utama (PAU) yang merupakan anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA).

Jajang menegaskan, ada sebuah fakta yang perlu diketahui publik. Bahwa Boy Thohir yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir berposisi sebagai Preskom PAU, sekaligus pengurus dan pemegang saham ESSA.

Jajang sedikit mengulas tentang permasalahan dalam proyek pembangunan pabrik amonia Banggai. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun akibat kebijakan penghapusan piutang.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X