Staf Khusus Menteri BUMN Bantah Erick Tohir Terlibat Bisnis tes PCR

KLIKANGGARAN –Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah isu keterlibatan Menteri BUMN Erick Tohir dalam bisnis tes PCR.

Dikutip dari antaranews.com, Arya Sinulingga menyatakan, isu bahwa Menteri BUMN Erick Tohir terlibat dalam binis tes PCR sangat tendensius.

Isu dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Tohir dalam tes PCR mencuat karena dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI Lab yang mengadakan tes PCR. Salah satu pemegang saham dalam di GSI adalah Yayasan Adaro.

"Isu bahwa Bapak Erick Thohir bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan Bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," tegas Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa 2 November 2021 seperti dikutip antaranews.com.

Baca Juga: Kejamnya Ayah Tiri, Anak 3 Tahun Diduga Tewas Dicekik dan Ditenggelamkan di Bak Mandi

Arya Sinulingga mengakui salah satu pemegang saham PT GSI adalah Yayasan Adaro yaitu sebesar 6 persen. Yayasan Adaro menurut Arya adalah yayasan kemanusiaan yang sangat minim beperan dalam tes PCR.

Arya juga menegaskan, sejak menjadi menteri, Erick Tohir tidak lagi aktif di urusan bisnis dan urusan yayasan.

"Kemudian di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Bapak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperti itu, kita harus lebih clear melihat semua," kata Staf Khusus Menteri BUMN tersebut.

Baca Juga: Menteri Agama Itu Harus Islam, Kata Gus Yaqut!

Arya Sinulingga juga menyataakn, ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu. Pemerintah hanya mensyaratkan tes PCR dilakukan di lab yang sesuai dengan standar yang ditentukan Kemenkes.

Sebelumnya seperti dilaporkan antaranews.com, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menjelaskan tidak ada maksud bisnis dalam keterlibatan sejumlah pebisnis, termasuk Luhut, yang mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab pada tahun 2020 dalam membantu pemerintah mempercepat penanganan COVID-19.

Baca Juga: Perempuan Muda Tewas di Toilet Kamar Apartemennya, Penyebab Kematiannya Masih Diselidiki Polisi

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan seperti dikutip dari antaranews.com, sebelumnya diduga terlibat dalam bisnis tes PCR karena dua perusahaan yang terafiliasi dengannya yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, ikut menjadi pemegang saham di GSI.