Bagaimana Mungkin? Pemprov DKI jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2

Jakarta, Klikanggaran.com - Hasil pemeriksaan BPK pada Pemprov DKI Jakarta diketahui, masih terdapat kelemahan-kelemahan pada kegiatan monitoring dan evaluasi piutang PBB-P2.

Kelemahan tersebut tentu saja dapat mengganggu capaian keberhasilan dalam pengelolaan piutang PBB-P2 di Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa kegiatan monev atas pengelolaan piutang PBB-P2 pada Bapenda Pemprov DKI Jakarta belum memadai. Berikut rincian temuan masalah:

Baca Juga: Sidang Gugatan Limbah TTM Chevron, Tim Hukum LPPHI: Tanggapan Tergugat Lucu dan Tak Berdasarkan Hukum

a. Instrumen evaluasi atas pengelolaan piutang PBB-P2 yang dimiliki Bapenda belum memadai. Berikut penjelasannya:

1) Bapenda belum memiliki peraturan tentang monitoring dan evaluasi atas kinerja pengelolaan piutang PBB-P2

2) Penetapan target indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan piutang PBB-P2 belum memadai

3) Laporan monitoring belum disusun secara memadai

b. Bapenda belum optimal melakukan identifikasi permasalahan/hambatan dalam pengelolaan piutang PBB-P2

c. Bapenda belum optimal memperbaiki permasalahan/hambatan dalam pengelolaan piutang PBB-P2

Baca Juga: Bimbel sebagai Partner Sekolah, Jangan Dipertentangkan! Bimbel Hanyalah Suplemen, Kok.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Belum terukurnya capaian kinerja pengelolaan PBB-P2 secara menyeluruh;

b. Resiko ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan PBB-P2;