• Kamis, 9 Desember 2021

Bagaimana Mungkin? Pemprov DKI jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2

- Kamis, 23 September 2021 | 18:09 WIB
Pemprov DKI Jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2 (Dok.klikanggaran.com/KR)
Pemprov DKI Jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2 (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com - Hasil pemeriksaan BPK pada Pemprov DKI Jakarta diketahui, masih terdapat kelemahan-kelemahan pada kegiatan monitoring dan evaluasi piutang PBB-P2.

Kelemahan tersebut tentu saja dapat mengganggu capaian keberhasilan dalam pengelolaan piutang PBB-P2 di Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa kegiatan monev atas pengelolaan piutang PBB-P2 pada Bapenda Pemprov DKI Jakarta belum memadai. Berikut rincian temuan masalah:

Baca Juga: Sidang Gugatan Limbah TTM Chevron, Tim Hukum LPPHI: Tanggapan Tergugat Lucu dan Tak Berdasarkan Hukum

a. Instrumen evaluasi atas pengelolaan piutang PBB-P2 yang dimiliki Bapenda belum memadai. Berikut penjelasannya:

1) Bapenda belum memiliki peraturan tentang monitoring dan evaluasi atas kinerja pengelolaan piutang PBB-P2

2) Penetapan target indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan piutang PBB-P2 belum memadai

3) Laporan monitoring belum disusun secara memadai

b. Bapenda belum optimal melakukan identifikasi permasalahan/hambatan dalam pengelolaan piutang PBB-P2

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hari Anti Korupsi Sedunia dan Pesan Menteri Agama

Kamis, 9 Desember 2021 | 17:03 WIB
X