Piutang PBB P2 Pemprov DKI Jakarta, Jumlah Sanksi Administrasi pada WP Lebih Besar dari yang Seharusnya

wajip pajak

Jakarta, Klikanggaran.com – Berdasarkan LHP BPK RI diketahui, terdapat temuan masalah di Pemprov DKI Jakarta dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam melakukan penertiban pembayaran tagihan PBB-P2 yang telah jatuh tempo.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov DKI Jakarta memang telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tagihan PBB-P2 yang telah jatuh tempo.

Baca Juga: Kapolda Jatim: Operasi Patuh Semeru 2021 Menyasar yang Tidak Patuh Prokes

Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tagihan PBB-P2 antara lain melalui kebijakan pengenaan sanksi administrasi dan pemberian stimulus.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi dan pemberian stimulus pada Pemprov DKI Jakarta masih belum optimal. Berikut rincian temuan permasalahan:

a. Sanksi administrasi yang diatur dalam Perda belum mengacu ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Baca Juga: Banjir di Pemprov DKI Jakarta Tak Sudah-Sudah, Ternyata Ini Penyebabnya

b. Pemberian stimulus belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 untuk membayar tagihan PBB-P2 yang telah jatuh tempo.