Duh, Pemprov DKI Jakarta Terbebani Pengelolaan piutang PBB-P2 yang Tidak Dapat Ditagih Lagi

Jakarta, Klikanggaran.com - Terkait dengan kegiatan penghapusan piutang PBB-P2, Bapenda Pemprov DKI Jakarta telah melakukan capaian-capaian. Antara lain berupa regulasi tentang penghapusbukuan piutang Pajak Daerah (termasuk PBB-P2) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selain itu, Bapenda Pemprov DKI Jakarta juga telah melaksanakan penelitian administrasi atas piutang PBB-P2 yang akan diusulkan untuk dihapuskan.

Namun demikian, dari hasil pemeriksaan atas kegiatan pengusulan dan penghapusan piutang PBB-P2 pada Pemprov DKI Jakarta diketahui, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat mengganggu capaian keberhasilan dalam pengelolaan piutang PBB-P2.

Baca Juga: Nuklir untuk Tujuan Damai, Menlu RI: Tiga Aspek Penting Ini Harus Diperhatikan

Berdasarkan LHP BPK RI diketahui, Badan Pendapatan Daerah di Pemprov DKI Jakarta belum memiliki regulasi penghapusan Piutang PBB-P2 yang memadai.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa regulasi yang terkait dengan penghapusan piutang PBB-P2 masih belum memadai. Berikut rincian permasalahannya:

a. Bapenda belum memiliki ketentuan teknis pelaksanaan penghapusan piutang PBB-P2

b. SOP Penghapusan Piutang PBB-P2 belum sesuai dengan nomenklatur organisasi yang terbaru

Baca Juga: Kata Data: Pemprov DKI Jakarta Belum Pernah Evaluasi Kapasitas Sungai, Kanal, dan Waduk