• Rabu, 19 Januari 2022

Pemutakhiran Data Piutang PBB Pemprov DKI Jakarta Bermasalah, Ini Rekomendasi untuk Gubernur

- Jumat, 17 September 2021 | 19:28 WIB
Masalah pemutakhiran data piutang PBB-P2 Pemprov DKI Jakarta (Dok.klikanggaran.com/KR)
Masalah pemutakhiran data piutang PBB-P2 Pemprov DKI Jakarta (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com – Seperti diketahui, realisasi penerimaan dari piutang pajak daerah merupakan salah satu permasalahan yang menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Berdasarkan LHP BPK RI diketahui, pemutakhiran data piutang PBB-P2 melalui kegiatan verifikasi dan validasi Pemprov DKI Jakarta belum didukung dengan SOP yang memadai.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 di Pemprov DKI Jakarta diketahui, Bapenda belum memiliki mekanisme/Standart Operating Procedure (SOP) dalam melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 secara lengkap dan jelas.

Baca Juga: Ada Denda Rp1 Miliar di Pertamina RU V Balikpapan, Udah Ditagih Belum, Ya?

Ketiadaan petunjuk atau mekanisme yang baku tersebut berakibat pada pelaksanaan proses verifikasi dan validasi berbeda-beda perlakuan. Berikut rincian permasalahan yang ditimbulkan:

a. Hasil program fiscal cadaster sebagai salah satu upaya verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 tidak ditindaklanjuti

b. Tindak lanjut hasil penelitian lapangan terkait dengan verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 oleh UP3D belum seragam

Baca Juga: Ada Kekurangan Volume Pekerjaan di DKPPP Pemkot Tasikmalaya, 5 Item Lho

Kondisi tersebut mengakibatkan:

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Virus Varian Omicron Melonjak, Apa Kata Luhut?

Senin, 17 Januari 2022 | 14:34 WIB

Gempa Bumi Banten Kembali Mengguncang Pagi Ini

Senin, 17 Januari 2022 | 08:13 WIB
X