• Minggu, 5 Desember 2021

Birokrasi Pemkab Batang Hari Belum Terpadu, Ini Permasalahan yang Perlu Diperhatikan

- Kamis, 16 September 2021 | 14:03 WIB
Birokrasi Pemkab Batang Hari (Dok.klikanggaran.com/KR)
Birokrasi Pemkab Batang Hari (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com – Rencana Induk SPBE Nasional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menyatakan, perlu dilakukan penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu. Berdasarkan LHP BPK RI, ditemukan bahwa Pemkab Batang Hari belum perkuat regulasi/kebijakan terkait dengan pengembangan dan percepatan penerapan SPBE.

Hasil pemeriksaan atas regulasi/kebijakan Pemkab Batanghari dalam penguatan tata kelola SPBE, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Berikut rinciannya:

a. Pemkab Batang Hari belum sepenuhnya merumuskan dan menetapkan perangkat kebijakan dan regulasi sesuai kebutuhan

Baca Juga: Hoax Soal Tidak Bisa Naik KRL, Lakukan Ini Segera

b. Pemkab Batang Hari belum menyelaraskan perangkat kebijakan dan regulasi dengan kebijakan dan regulasi diatasnya

c. Pemkab Batang Hari belum mengoordinasikan kebijakan proses bisnis dengan Kemenpan RB dan Kemendagri

d. Pemkab Batang Hari belum mengoordinasikan kebijakan terkait layanan SPBE administrasi pemerintahan dengan Kemenpan RB dan Kemendagri

e. Pemkab Batang Hari belum melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan SPBE yang telah dibuat

Baca Juga: 3 Perusahaan di Kementerian LHK Tanpa IPPKH, Tagihan Rp82,4 Miliar Belum Disetor ke Kas Negara

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gunung Semeru Erupsi, Ini Sejarah Panjang Letusannya

Sabtu, 4 Desember 2021 | 21:46 WIB

Status Gunung Semeru Level II, Ini Rekomendasi BPNB

Sabtu, 4 Desember 2021 | 21:13 WIB
X