Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya berulang kali mengingatkan kadernya agar tak melakukan korupsi. "Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, selalu memberi arahan agar kader yang punya jabatan politik tak menyalahgunakan kekuasaan, tak korupsi," kata Hasto.
Tim khusus yang dipimpin Juliari Batubara juga mengarahkan vendor untuk mengambil barang dari supplier yang dekat dengan PDI Perjuangan. Salah satunya PT Tri Koro Dharmo, perusahaan yang dipimpin Patricia Leila Roose, istri mantan anggota DPR dari partai banteng, Nursuhud.
Sejak April lalu, Patricia mencari pasokan beras yang ia beri merek "Janoko". Adapun Tri Koro Dharmo baru disahkan oleh Kementerian Hukum menjelang akhir Juni lalu. Ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat, 18 Desember lalu, Patricia membenarkan jika disebut menyediakan beras dan sarden. Namun dia membantah ada arahan agar vendor mengambil barang dari perusahaannya. "Saya hanya berbisnis, bukan mencari proyek," ujarnya.
Patricia mengaku sempat menyediakan beras 100 ton yang dipesan salah satu koperasi yang menyalurkan bantuan sosial. Sedangkan untuk sarden, dia mengambil dari salah satu perusahaan di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan harga sekitar Rp4.600 dan dijual Rp4.800. "Hanya untung 2,5 persen," katanya. Patricia mengaku telah menjual 1
juta kaleng kepada satu vendor.
Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. Dua anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencarian vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya, tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri itu akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Padahal, semula, pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil-menengah.
Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. "ltu bagian anak Pak Lurah," tutur seorang di antaranya.
Sebutan "Pak Lurah" mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari berkilah, penyaluran bantuan sosial sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. "Pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor," kata Juliari.
Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sritex sebanyak 10 juta kantong. Dimintai tanggapan, Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto tak merespons saat dimintai konfirmasi. Begitu pula Gibran Rakabuming Raka-baru saja memenangi pemilihan Wali Kota Solo, dia tak merespons pertanyaan yang dikirimkan Tempo ke telepon selulernya. Juru bicara relawan Gibran, Kuat Hermawan, sempat mengirimkan pesan balasan ketika dimintai tanggapan. Namun dia buru-buru menghapus pesan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai duit suap untuk Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari benama Eko dan Shelvy. "Untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari Peter Batubara)," ujar Firli.
Penelusuran Tempo menunjukkan, duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat bertandang ke luar kota. Biaya sewa pesawat itu berkisar Rp40 juta per jam. Juliari menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah; Medan; Bali; dan Malang, Jawa Timur.
Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita, pada Selasa, 3 November lalu, sekitar pukul 10.40, Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu, dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di Gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras.
Menurut dua penegak hukum yang sama, seusai acara itu, Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut. Sebelum menjadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan J awa Tengah I, yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya, Adi Wahyono.
Dua penegak hukum itu mengatakan
Adi selalu membawa tas berisi uang tunai. Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. "Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari P. Batubara," kata Maqdir.
Adapun Puan Maharani belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan, Giyanto, dan Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Giyanto hanya menjawab, "Siap." Sedangkan Bambang mengatakan Puan belum merespons. "WhatsApp belum dibalas," ujar Bambang.
*(Tempo: Linda Trianita - Devy Ernis)
