Itulah mungkin sebabnya teman saya bilang, Indonesia perlu punya Menteri Pengutangan. Alasannya, kata dia, supaya Indonesia lebih rajin dan khusyuk membuat utang baru. Terus dan terus. Makin besar utangnya, makin tinggi bunganya, makin happy majikan neolibnya. Soal bagaimana harus membayar, itu perkara lain. Lagi pula, sang menteri kan sudah tidak menjabat lagi. Jadi dia bisa bersikap EGP, emang gue pikirin!
Kecuali, ini kecuali ya, Presiden Jokowi segera menyadari bahaya yang bakal menimpa negeri karena jeratan utang. Lagipula, utang bukan satu-satunya cara untuk membangun negeri. Ada banyak cari lain yang bisa ditempuh. Yang dibutuhkan cuma menteri yang kreatif menciptakan kebijakan-kebijakan terobosan. Bukan menteri yang bisanya cuma sibuk membuat utang baru, menaikkan pajak, dan menjual aset/BUMN. (*)
Demikian disampaikan oleh Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Selasa (09/01/2018).
*) Opini kolumnis ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi.
