Jakarta, Klikanggaran.com - Lima hari yang lalu tepatnya Rabu, 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Nama RIzal Ramli merupakan nama yang paling mengejutkan ketika posisinya diganti oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Rizal Ramli mungkin selalu membuat gaduh di kabinet, tapi kinerjanya selalu menjanjikan. Rizal Ramli yang juga Gusdurian itu dapat membuat Badan Urusan Logistik (BULOG) menjadi layanan publik yang bermartabat daripada Bulog sebelumnya, karena pada zaman itu (2000-2001) Bulog dapat menjadi lembaga yang transparan dan akuntable, Bulog juga tidak lagi merugi.
Publik sangat mengharapkan prestasi Rizal Ramli berlanjut saat berada di Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya, menolak pembelian airbus, menolak keserakahan Freeport, bahkan menolak reklamasi pulau G yang menurut Gubernur Jakarta, Ahok, merupakan tindakan RR yang menyalahi prosedur.
Lalu, bagaimanakah sikap Seknas Pendukung Jokowi pada Rizal Ramli pasca reshuffle kabinet? Berikut isi lengkap surat Osmar Tanjung (Sekjen Seknas Jokowi) kepada Rizal Ramli.
Bung Rizal Ramli yang saya hormati, publik bertanya-tanya kenapa Bung Rizal Ramli (RR) dicopot dari jabatannya sebagai Menko Maritim pada Reshuffle Jilid 2 pemerintahan Jokowi-JK.
Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif mengganti menteri selaku pembantu presiden. Saya tidak mau berteka-teki soal itu Bung.
Saya tetap respek dengan keputusan Presiden Jokowi karena saya pendukungnya. Saya juga respek dengan penerimaan Bung RR, bahkan angkat topi karena Bung menyatakan legowo dan tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-JK pada Rabu, tanggal 27 Juli 2016.
Walau harus diakui, batin sebagian besar rakyat Indonesia bak disayat-sayat sembilu karena pencopotan Bung. Publik merasa keputusan pencopotan itu adalah keputusan di luar ekspektasi (unexpected decision), terutama dalam kegaduhan putih yang terjadi ketika Bung menjabat Menko Maritim.
Bagaimana tidak? Khalayak melihat proses kegaduhan adalah proses pembelajaran berdemokrasi, uncovered story yang begitu terang benderang, cukup transparan terhadap beberapa masalah kekinian, memposisikan negara tidak boleh diatur oleh modal yang ini sejalan dengan program politik Jokowi-JK, Nawacita.
Menurut catatan saya, kegaduhan yang selama ini Bung buat, ada 6 (enam) kegaduhan putih yang mencerdaskan rakyat, seperti menolak rencana pembelian pesawat Airbus A350, dwelling time Pelindo II yang membuat Lino menjadi tersangka.
Proyek listrik 35 ribu megawatt, kilang gas Blok Masela, menolak keserakahan PT. Freeport yang kemudian menjadi perseteruan antar-mafia minyak dan terakhir moratorium Reklamasi Pulau G.
Rekomendasi yang menjadi kesepakatan bulat dari 3 kementerian itu (Menko Maritim, MenLHK, dan Menhub) yang diterima Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, akhirnya ditolak.
Bahkan, terakhir Ahok membuat surat ke Presiden Jokowi.
