• Jumat, 12 Agustus 2022

Demokrasi, Kesejahteraan, Utang, dan Pasar Bebas 3

- Minggu, 4 September 2016 | 11:31 WIB
images_berita_Ags16_1-PASAR-1
images_berita_Ags16_1-PASAR-1

Hal-hal yang perlu disegerakan agar pasar bebas dapat kita menangkan adalah; Pertama, melakukan pemetaan dunia usaha agar kita memiliki pengetahuan di mana basis keunggulan komparatif dan di mana kita memiliki keunggulan kompetitif. Dalam hal ini pemerintah harus membentuk pusat data dan trading house yang berfungsi secara strategis menyuplai data bagi pegiat ekonomi (lokal, nasional, maupun internasional). Pemerintah bisa menugaskan perusahaan-perusahaan negara yang sudah mapan (Pertamina, Telkom) agar menjadi pusat data tersebut. Sedang untuk usaha kecil dan menengah (UKM) pemerintah bisa menunjuk Bulog. Sebagai BUMN, Bulog adalah institusi yang paling tepat dan cepat untuk melaksanakan atau menjadi pusat data dan trading house tersebut.

Kedua, penetapan kebijakan fiskal yang mengkondusifkan iklim usaha. Dalam hal ini pajak dan pelayanan harus cepat dan efesien. Perlu adanya reformasi pelayanan usaha agar memudahkan pelaku ekonomi menemukan kondisi yang menyenangkan ketika membayar pajak maupun mendapat penyaluran kredit. Kita harus jeli bahwa menuntaskan kemiskinan diperlukan strategi besar yang harus dimiliki oleh aparatus birokrasi.

 

(Baca juga: Demokrasi, Kesejahteraan, Utang, dan Pasar Bebas 1)

(Baca juga: Demokrasi, Kesejahteraan, Utang, dan Pasar Bebas 2)

Ketiga, penyediaan bantuan untuk mempercepat perkembangan usaha. Dalam hal penyediaan kemudahan bantuan/kredit. Pemerintah dapat menugaskan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai lembaga yang bisa menjamin seluruh usaha (terutama UKM) untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bagaimanapun BRI merupakan lembaga keuangan yang tepat, di samping secara manajemen cukup baik. Jangkauan BRI cukup luas sampai di tingkat kecamatan dan desa. Melalui permodalan yang dilakukan oleh BRI dan memanfaatkan jaringan koperasi simpan pinjam di pedesaan, diharapkan penyaluran kredit kepada masyarakat akan lebih efisien dan dana masyarakat pedesaan akan berputar di sekitar pedesan pula.

Keempat, dorongan dan perlindungan bagi segala usaha. Strategi pengentasan kemiskinan belumlah cukup tanpa didukung oleh sejumlah gerakan nasional yang harus dilakukan secara bersamaan. Misalnya gerakan mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan bukan mencari kerja. Kemudian gerakan efisiensi nasional atau gerakan pola hidup sederhana. Melalui gerakan ini diharapkan masyarakat tidak menjadi konsumtif, tetapi sebaliknya masyarakat lebih produktif. Dengan produktifitas yang tinggi kita akan memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis. Sebab, selama ini ternyata sektor-sektor informal maupun sektor formal berskala kecil yang paling siap menghadapi krisis ekonomi. Meningkatnya sektor informal semenjak krisis memberi indikasi kuat bahwa dari sektor inilah masyarakat mencoba bertahan terhadap krisis. Karena itu pemerintah perlu memfasilitasi berkembangnya sektor-sektor ini sebagai unit penyangga ekonomi masyarakat. Bukan sebaliknya, pemerintah tidak begitu ramah terutama terhadap sektor-sektor informal.

Kelima, gerakan loyalitas konsumen dalam negeri untuk produksi dalam negeri. Jika gerakan ini dilakukan dengan baik, maka sebenarnya sudah tersedia pasar yang cukup besar bagi seluruh hasil produksi. Misalnya hasil produksi pertanian. Sekitar 250 juta penduduk Indonesia merupakan potensi pasar yang bisa digali dalam upaya membangkitkan daya saing ekonomi rakyat. Tentu saja upaya meningkatkan daya saing produksi dalam negeri bukanlah sesuatu yang mudah. Kuncinya terletak pada komitmen pemerintah dan kita semua untuk membangkitkan rasa percaya diri dan rasa memiliki sebagai bekal menghadapi daya saing yang lebih tinggi (globalisasi).

Keenam, pengendalian modal asing serta produk impor. Ini adalah turunan dari akibat globalisasi. Dinamika perekonomian yang terbuka pada perdagangan global saat ini pada titik tertentu menghancurkan ekonomi dalam negeri. Membanjirnya produk dari negara tetangga baik yang legal maupun ilegal telah mematikan potensi ekonomi lokal yang tengah berkembang. Banyak pabrik ditutup karena tak lagi mampu bersaing dengan dinamika perekonomian global. Para kapitalis global telah mematikan perekonomian lokal karena mereka punya segalanya; modal besar, jaringan luas, lobi yang kuat, dan SDM yang mumpuni.

Halaman:

Editor: Kit Rose

Tags

Terkini

SATGASSUS

Selasa, 9 Agustus 2022 | 17:45 WIB

23 Juni 2022, UTBK dan Masa Depan NU

Kamis, 23 Juni 2022 | 08:22 WIB

Dilema Puan Menjadi Presiden

Kamis, 21 April 2022 | 04:39 WIB

Kios SIAPkerja (Kasus BPVP Kabupaten Sidoarjo)

Rabu, 13 April 2022 | 13:33 WIB

Konsep Frasa Crazy Rich dan Orang Kaya

Selasa, 29 Maret 2022 | 16:48 WIB

Mandalika dan Penciptaan Lapangan Kerja

Selasa, 29 Maret 2022 | 13:06 WIB
X