• Rabu, 19 Januari 2022

3 Tahun Kekuasaan Jokowi Jadi Era Pelanggaran HAM, Fakta atau Hoax?

- Sabtu, 14 Oktober 2017 | 12:15 WIB
images_berita_Okt17_TIM-Adri
images_berita_Okt17_TIM-Adri

Klikanggaran.com (14/10/2017) - Pemerintah yang digadang-gadang berpegang teguh pada Pancasila, dianggap telah melakukan penistaan terhadap Ideologi Bangsa. Pernyataan tersebut merupakan suatu kesimpulan yang muncul sebagai acuan dari meningkatnya pelanggaran HAM, kasus ketidakadilan, dan suramnya ruang-ruang berpendapat di tengah era yang begitu terbuka selama Jokowi menguasai Negeri Indonesia.

Tiga tahun Jokowi menduduki kursi kepresidenan, bukan sesuatu yang luar biasa jika dikatakan Jokowi telah gagal membangun persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ironis, di tengah-tengah pemerintah yang digadang-gadang berpegang teguh pada Pancasila, justru menjadi kontraproduktif ketika hukum hanya berpihak pada istana dan para pemangku jabatan kepemerintahan.

Diskriminasi hukum sangat terasa jelas di mata masyarakat, ketika hukum menjadi sangat tajam bagi kalangan masyarakat, tapi menjadi sangat tumpul bagi pemangku jabatan partai politik. Belum cukup sampai di situ, menteri-menteri pun menjadi sangat congkak di atas tahtanya, mengeluarkan kebijakan seakan tak bisa dirubah, padahal mestinya para menteri memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku.

Lihat saja, bagaimana Tjahjo Kumolo dengan arogansinya menyatakan akan melawan siapapun yang menghina Presiden Jokowi. Belum lagi Luhut Binsar Pandjaitan yang dengan congkak mencabut Moratorium Reklamasi dengan gerakan liar dan bebas. Ditambah dengan apa yang terjadi di Kemenko Polhukam terkait belanja senjata Polri yang ngumpet-ngumpet.

Padahal, pemerintah yang duduk di kursi kekuasaan saat ini harusnya berlaku sama, dan diperlakukan sama di hadapan hukum, dan mampu bersikap mengayomi masyarakat, bukan melindungi penguasanya. UUD 1945 Pasal 28 D (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Namun, apakah hanya Presiden saja yang berhak dilindungi? Hanya Presiden saja yang tak bisa dihina? Apakah sikap membentengi penguasa kemudian akan mengangkat harkat martabat bangsa? Lalu, bagaimana dengan Amerika, Negara yang adi kuasa, namun tak terlepas dari kritik-kritik terhadap Presidennya? Bahkan di film yang tersebar dalam skala internasional pun tak lepas dari kritik-kritik terhadap pemerintahnya. Lalu, apakah kemudian kekuatan dan daya power Amerika runtuh, lalu nilai rupiah meroket?

Ketika tokoh partai menghina, menampar, bahkan korupsi, mereka mendapatkan perlakuan khusus dengan tidak diberlakukannya sikap cepat tanggap dan tangkap? Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang mengkritik pemerintah dengan argumentasinya? Dalam hitungan hari langsung menjadi tersangka? Apakah ini yang disebut keadilan?

Dengan menyimpulkan informasi, argumentasi, dan pemikiran seseorang, menjadi sesuatu yang dinilai HOAX, lalu hilang sudah kewajiban yang bersangkutan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Apakah jawaban yang tidak konsisten merupakan suatu kebenaran dan tanggapan atas hasil pemikiran seseorang? Apakah kesimpulan hoax yang dikeluarkan oleh informasi dan argumentasi mengenai isu kepemerintahan era Jokowi bisa dikatakan kebenaran absolute?

Halaman:

Editor: Kit Rose

Tags

Terkini

Menikah atau Tidak Menikah?

Rabu, 12 Januari 2022 | 09:03 WIB

Melepas Keriuhan, Menyambut Keheningan

Selasa, 4 Januari 2022 | 16:27 WIB

Pemikiran Gus Dur dalam Pergerakan PMII

Kamis, 30 Desember 2021 | 19:39 WIB

Relasi Sinergis Nahdlatul Ulama-Partai Gerindra

Minggu, 19 Desember 2021 | 12:42 WIB

Jangan Stigma Negatif Pesantren

Sabtu, 11 Desember 2021 | 21:25 WIB

Mengulik Makna Selangkangan

Senin, 6 Desember 2021 | 17:28 WIB

Pentingnya Perencanaan Tenaga Kerja di Perusahaan

Jumat, 19 November 2021 | 18:32 WIB
X