Aktivis Feri Kurniawan Minta Tak Ada Disparitas Penanganan Perkara Mularis Dengan Perkara P 21 PT LPI

- Rabu, 26 Oktober 2022 | 16:13 WIB
Kantor Kejati Sumsel (Dok. Istimewa)
Kantor Kejati Sumsel (Dok. Istimewa)

 

KLIKANGGARAN--Aktivis antikorupsi Sumatera Selatan menanggapi Pernyataan Kajati Sumsel terkait penanganan perkara Mularis Djahri.

Menurut Deputy Komunitas Masyarakat Antikorupsi Indonesia (KMAKI) Sumsel itu, pernyataan Kejati Sumsel menunjukkan komitmen penegakkan hukum. Dan hal itu harus diapresiasi.

Pernyataan Kajati Sumsel juga dianggap Feri suatu langkah besar dalam penegakan supremasi hukum di Sumsel.

"Dari awal kami meyakini perkara ini akan sulit diungkap bila dokumen yang menjadi alat bukti tidak disertai keterangan pembuat dokumen", jelas Feri Kurniawan Deputy KMAKI dalam keterangannya pada wartawan, Selasa, 25 Oktober 2022.

SHGU PT LPI dan izin lokasi PT Campang Tiga harus disertai keterangan pembuatnya untuk pembuktian kebenaran alat bukti.

"Mana yang benar dalam pembuktian hukum yaitu apa SHGU PT LPI yang dibeli dari perusahaan pemilik SHGU sebelumnya ataukah izin lokasi yang dipunyai PT Campang Tiga milik Mularis", kata Feri selanjutnya.

SHGU PT LPI yang dibuat Kabupaten OKU sebelum adanya Kabupaten OKUT menjadi alat bukti penting perkara ini.

"Apakah terjadi pergeseran lokasi SHGU PT LPI oleh mafia tanah dan kenapa izin lokasi PT CT belum bisa menjadi SHGU hingga saat ini adalah fokus perkara ini", tutur Deputy KMAKI.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Artikel Terkait

Terkini

X