• Senin, 28 November 2022

Gelar Diskusi Daring, GIAD Dorong Komisi II Perhatikan Aspek Kebhinnekaan dalam Memilih Penyelenggara Pemilu

- Minggu, 13 Februari 2022 | 19:40 WIB
Diskusi Daring GIAD  (Iyan_L)
Diskusi Daring GIAD (Iyan_L)

KLIKANGGARAN – Lembaga Studi Visi Nusantara menggelar diskusi daring dengan tema “Penyelenggara Pemilu: Profesionalisme, Kemandirian, dan Pluralisme”.

Diskusi ini menghadirkan beberapa tokoh pengamat kepemiluan dan kebijakan publik sebagai pembicara antara lain Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Yusfitriadi, Ray Rangkuti dari Lima Indonesia, Kaka Suminta dari KIPP Indonesia, Jeirry Sumampouw dari TePi Indonesia, Nurlia Dian Paramita dari JPPR, Badi’ul Hadi dari Seknas FITRA dan, Alwan Ola Riantoby dari Kata Rakyat yang semuanya tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Minggu (13/02/2022).

Diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara, Deni Gunawan, dimulai oleh Nurlia Dian Paramita selaku Kornas JPPR.

Dalam sesi pemaparannya, Dian mengatakan bahwa semua pihak harus mendorong aspek profesionalisme, kemandirian, dan pinsip pluralisme (perbedaan) harus dijunjung tinggi khususnya dalam wajah penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Gaduh JHT Cair Usia 56 Tahun, Inilah Jawaban Kemnaker, Singgung JHT Program Jangka Panjang

“Kita sama-sama mendorong profesionalisme, kemandirian, pluraslisme yang kemudian kita kreasikan dalam wadah Indonesia. Yaitu menjunjung tinggi prinsip perbedaan serta memberikan ruang pada masyarakat, bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa. Keragaman latar belakang penting. Keterwakilan perempuan juga menjadi penting,” tutur Dian.

Dian menjelaskan bahwa pengalaman yang tampak dari seleksi (penyelenggara pemilu) sebelum-sebelumnya konfigurasinya selalu berubah, meski demikian dominasi Jawa masih sangat kuat di luar konteks kapasitas dan yang lainnya.

Padahal menurutnya, orang-orang di luar Jawa juga memiliki kapasitas yang sama, bahkan lebih dari mereka yang di Jawa, hanya saja memang mereka jauh dari pusat aktivitas kekuasaan dan politik sehingga mereka kesulitan dalam mengakses informasi.

Sementara itu, narasumber kedua dari Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang menegangkan dalam penyelenggaran pemilu terkait dengan menguatnya politik identitas.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Guru Amin: Ulama Betawi dan Pejuang Kemerdekaan

Minggu, 25 September 2022 | 16:07 WIB

CPM: TNI Solid, Effendi Simbolon Harus Meminta Maaf

Rabu, 14 September 2022 | 11:16 WIB
X