Gelar Diskusi Daring, GIAD Dorong Komisi II Perhatikan Aspek Kebhinnekaan dalam Memilih Penyelenggara Pemilu

Baca Juga: Komentari Babe Haikal tentang Tuhan Bukan Orang Arab-nya KSAD Dudung, Gus Nur: Jadi Dendam Sama Dudung!

Yusfitriadi menyatakan bahwa jika isu yang beredar itu benar, maka Fit and Proper Test yang dilakukan Komisi II DPR RI dalam memilih penyelenggara pemilu tidak lebih dari sekadar menampilkan performa politis dan kompromi-kompromi politik semata, tetapi tidak menyelesaikan persoalan yang substansial.

Jika aspek keberagaman dan proporsionalitas atau juga tidak mempertimbangkan calon-calon perempuan, maka komisi II DPR RI telah memberikan preseden buruk bagi publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Ke depan isu politik identitas menguat dan banyak dimanfaatkan, karena aspek penyelenggara pemilu tidak diperhatikan.

Pembicara lainnya dari KIPP, Kaka Suminta, juga menyoroti isu yang menguatkan dominasi kelompok ketimbang kebhinnekaan yang menguatkan keindonesiaan akibat dari krisi komunikasi politik yang terjadi di elit politik.

Baca Juga: Gunung Tangkuban Perahu Terkini: Terjadi Hembusan di Kawah Ecoma, Warga Diimbau Tidak Turun ke Kawah Ratu

“Penyebab (dominasi kelompok) adalah krisis komunikasi politik. Hal ini menyebabkan setiap kolompok yang ada berbicara dengan dirinya sendiri, dan tidak saling mengenal dengan kelompok lain. Sehingga banyak pikiran-pikiran akademis dan pengamat yang tidak masuk (didengarkan Komisi II DPR RI),” kata Kaka.

Ia juga menyebut telah terjadi pendangkalan demokrasi selama ini. Bahkan dalam konteks tahapan pemilihan penyelenggara pemilu. Ia menekankan perlunya perbaikan, dan salah satu kuncinya ada di pemilihan dan penetapan penyelenggara pemilu.

Pembicara keempat, dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, juga menegaskan perlunya semangat pluralisme dalam setiap kebijakan. Dalam konteks penyelenggara pemilu, Komisi II DPR RI mestinya memperhatikan semangat representasi yang memperlihatkan wajah keindonesiaan yang beragam.

“Pluralisme menjadi penting dalam menetapkan penyelenggara pemilu kali ini. Apalagi jika kita melihat fenomena poltik identitas dari pemilu DKI dan Pilpres tahun sebelumnya yang didasarkan pada agama, suku, dan sebagainya. Padahal mestinya itu dilawan dengan mengedepankan musyawarah. Dalam konteks itulah komposisi penyelenggara pemilu harus memenuhi asas pluralisme. Dari struktur nasional sampai daerah. Sehingga ada komposisi yang menjaga keberagaman dalam kontestasi politik,” jelas Ray.

Baca Juga: Resmi, 11 Inovasi Luwu Utara Ikut KIPP Tingkat Provinsi Sulsel, Salah Satunya Kedai Bumil

Sementara itu, narasumber dari Seknas Fitra, Badiul Hadi, menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemilihan dan penetapan penyelenggara pemilu oleh Komisi II DPR RI.

“Fit and proper test mesti memiliki nilai integritas yang dimulai dari prosesnya, prinsip transparansi mesti dikedepankan oleh DPR. Misalnya, fit and proper test disiarkan secara lansung. Sehingga publik bisa ikut menilai proses fit and proper test. Sehingga bila proses ini sudah profesional dan berintegritas, maka bisa kita harapkan proses pemilu ke depan juga akan profesional dan soal integritas,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menegaskan penting untuk memperhatikan aspek keragaman Indonesia secara utuh. Menurutnya, pluralisme menjadi isu penting karena keberagaman di indonesia nyata adanya. Oleh karena itu, menurutnya aspek ini juga harus tercermin dari komposisi penyelenggara pemilu sehingga tidak terkesan penyelenggara didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tentunya akan menciderai keberagaman Indonesia.

Baca Juga: SADIS! Sekelompok Pemuda Bakar Anjing Hidup-hidup di Sumbawa, Warganet Serukan Polisi Tangkap Pelaku

Adapun pembicara terakhir dari TePI Indonesia, Jeirry Sumampow, menjelaskan Komisi II DPR RI sebagai lembaga negara yang memilih penyelenggara pemilu harus berpikir representatif. Hal itu tepat karena representasi kelompok-kelompok masyarakat yang mencerminkan wajah Indonesia yang bhinneka bisa memperlancar dan memperbaiki kualitas pemilu.