• Sabtu, 13 Agustus 2022

Tanggapan SAHI atas Penghilangan Frasa Madrasah dalam RUU Sisdiknas

- Jumat, 8 April 2022 | 06:13 WIB
Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad (dok. Istimewa)
Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad (dok. Istimewa)


KLIKANGGARAN-- Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) berpendapat bahwa setiap regulasi, termasuk UU secara berkala pasti memerlukan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam perubahannya, revisi UU tentu memerlukan partisipasi publik secara luas agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dengan tetap mengacu pada kejelasan landasan yuridis, filosofis dan sosialogis. Demikian pula halnya dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sistem Pendidikan Nasional).

Revisi UU tersebut saat ini sudah dalam bentuk RUU Sisdiknas yg merupakan insiatif Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Salah satu isu krusial dalam draft RUU tsb adalah hilangnya frasa Madrasah. Meskipun Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bahwa madrasah tetap masuk dan diatur melalui batang tubuh RUU tsb. Hanya saja penamaan spesifik jenis sekolah akan dipaparkan dalam bagian penjelasan sehingga lebih fleksibel.

Menanggapi isu krusial tersebut, Ketua Umum DPP SAHI, H. Abdul Khaliq Ahmad berpandangan bahwa seyogyanya penamaan secara spesifik SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA tetap tercantum dalam Pasal batang tubuh, bukan pada bagian Penjelasan RUU Sisdiknas karena Penjelasan sebuah UU tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuatan peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Baca Juga: Kongres I KERIS: Holding Ekonomi Rakyat Dibentuk untuk Perkuat Sistem dan Ekosistem

Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa kedudukan Penjelasan dalam suatu UU adalah sebagai tafsir. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan hanya memuat uraian atau penjabaran lebih lanjut norma yang diatur dlm batang tubuh UU, sebagaimana Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005, Nomor 011/PUU-III/2005, dan Nomor 42/PUU-XIII/2015.

"Oleh karena itu, kita usulkan agar penyebutan secara eksplisit jenis satuan pendidikan dasar dan menengah tetap berada dalam Pasal batang tubuh. Sementara jika ada penyebutan lain terhadap jenis satuan pendidikan dasar dan menengah silakan dipaparkan pada bagian Penjelasan RUU tsb." tegas Khaliq Ahmad, Anggota DPR-RI 1999-2004.

Pencantuman secara eksplisit jenis satuan pendidikan dasar dan menengah, terutama Madrasah sangat penting. Bukan semata-mata agar bisa menjadi dasar hukum bagi peraturan dan kebijakan lebih lanjut, tetapi yang lebih penting lagi adalah aspek historis dan peran strategis dari Madrasah.

Baca Juga: Kejari Lubuklinggau Diminta Ekspos Perkara Korupsi Masker Diskop UKM Musi Rawas

Sejak sebelum Indonesia merdeka, eksistensi dan peran strategis Madrasah telah nyata dan dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam membangun Nation and Character Building, serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan kini dalam mengisi kemerdekaan.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X