Inilah Jenis Bansos 2022 yang Penyalurannnya Dipercepat, Harus Selesai Disalurkan Akhir Februari

KLIKANGGARAN – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial atau bansos 2022 dipercepat dan harus selesai pada akhir Februari.

Adapun bansos 2022 yang penyalurannya dipercepat adalah Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Tiga jenis bansos tersebut dikelola oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Desa.

Informasih percepatan penyaluran bansos 2022 tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,Kamis (17/2/2022) saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring.

“Kementerian Sosial, Kementeriam Desa, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari 2022,” ujar Menko Muhadjir.

Baca Juga: Habib Husein Ja'far Hadar Sebut 'Jangan Berlebihan', Bagaimana dalam Ibadah dan Beragama?

Menko PMK memerintahkan kepada seluruh pihak untuk berkomitmen melaksanakan perintah presiden dalam percepatan penyaluran bansos.

Menko Muhadjir meminta kepada tiga kemeterian tersebut untuk memastikan keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Bansos yang dikelola Kementerian Sosial yaitu Program Sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum Maret 2022. Untuk PKH tahap I disalurkan oleh Bank dimulai 21 Februari 2022.

Baca Juga: Sambut Harlah Ke-99 NU, PWNU DKI Jakarta Me-launching Program World Halal Centre NU

Khusus untuk Program Sembako disalurkan melalui PT Pos rapel Januari-Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022. Adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan salur.

Khusus untuk Kementerian dalam negeri, agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit.

Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), Menko Muhadjir menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.

Baca Juga: Cabuli Santriwati, Pimpinan Ponpes di Batang Hari Terancam Kurungan 15 Tahun Penjara