Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP, seperti data NIK siswa yang belum padan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar segera disinkronkan termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung (memerlukan kuasa).
Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari.
Baca Juga: Gara-gara JHT, Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Harus Diganti, Bukan Menaker!
“Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan. Untuk Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan,” kata Menko Muhadjir.**
Artikel Terkait
Lima Ton Beras Bansos Covid-19 di Kota Tegal Terbengkalai di Kantor Kelurahan. Kok Bisa?
Temuan Data Bansos, Ada Nama Anggota DPRD dan ASN yang Masuk
KPK Kalah? Terdakwa Perkara Korupsi Bansos Divonis Bebas
Dugaan Korupsi Bansos Kota Palembang Kembali Mencuat di Publik