Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

KLIKANGGARAN--Perdagangan Cryptocurrency (kripto) telah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), keputusan itu mendesak sekitar 230 juta Muslim di negara Islam terbesar di dunia untuk menjatuhkan koin yang bertentangan dengan hukum Syariah.

MUI mengeluarkan fatwa anti-crypto pada hari Kamis, dengan Asrorun Niam Sholeh, kepala dekrit agama organisasi, menyatakan kripto menunjukkan “unsur ketidakpastian, taruhan dan bahaya,” menyamakannya dengan perjudian, Reuters dan Bloomberg melaporkan.

Meskipun keputusan MUI tidak mengikat secara hukum, keputusan terbarunya dapat berpengaruh kepada lebih dari 230 juta Muslim di Indonesia, di negara di mana perdagangan kripto meledak selama setahun terakhir.

Baca Juga: Sang Ayah Tercatat sebagai Ahli Waris dalam Asuransi Vanessa Angel

Mengutip RT.com, jumlah orang Indonesia yang terlibat di pasar dilaporkan melonjak dari 4 juta menjadi 6,5 juta antara 2020 dan 2021 saja, sementara Kementerian Perdagangan mengatakan nilai pertukaran kripto telah mencapai total 370 triliun rupiah ($ 25,96 miliar) pada Mei.

Tentu saja, fatwa MUI akan berdampak pada jumlah ini.

Sementara pemerintah Indonesia telah melarang penggunaan kripto sebagai mata uang sebab rupiah satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara ini.

Pemerintah Indonesia mengizinkan investasi dan perdagangan token digital di pasar berjangka dan komoditas, dan bank sentralnya bahkan telah mempertimbangkan untuk meluncurkan sendiri koin kripto.

Keputusan MUI juga melarang perdagangan komoditas untuk aset elektronik, namun badan tersebut membuka peluang bahwa kripto tertentu dapat sejalan dengan hukum Islam, atau Syariah, yang mengharuskan barang dan instrumen keuangan memiliki “bentuk fisik, nilai yang jelas, dan diketahui jumlah pastinya,” kata Sholeh.