Polemik Syarat Minimal Penerima Dana BOS, FSGI: Kebijakan Itu Sebagai Fungsi Kontrol

Jakarta, Klikanggaran.com – Untuk diketahui, kebijakan tentang dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tertuang dalam Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk dasar penghitungan Dana BOS Reguler merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yang tertera dalam pasal 3 ayat 2 huruf d.

Dalam petunjuk pelaksanaan tersebut, sekolah penerima dana BOS Reguler mensyaratkan memiliki minimal 60 murid dalam 3 tahun terakhir. Dengan demikian, jika ada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan jumlah peserta didiknya di bawah itu, maka tidak akan memperoleh Bantuan Oprasinal Sekolah (BOS) dari Pemerintah. Penegasan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto.

Akan tetapi, kebijakan syarat Minimal 60 Siswa untuk sekolah penerima dana BOS ini ternyata menimbulkan polemik.

Baca Juga: Rekreasi Pagi Ini, Mengintip Laporan BI Soal Cadangan Devisa Agustus 2021

“Hal tersebut tampaknya dilakukan pemerintah dengan pertimbangan, bahwa jumlah peserta didik yang rendah membuat tidak efisien dalam pengalokasian sumber daya yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan, sehingga layanan pendidikan tidak sesuai harapan yang berakibat terjadi pemborosan anggaran Negara,” ujar Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Dasar Kepantasan Penerima Dana BOS Minimal 60 Siswa

Setelah melalui analisa cukup panjang, FSGI berpendapat bahwa standar ketentuan kriteria minimal jumlah peserta didik sebanyak 60 orang bagi sekolah calon penerima dana BOS Reguler dari Kemendikbudristek RI, menurut FSGI sudah pantas. Adapun dasar pertimbangan FSGI adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Pangeran Berkuda

Pertama, FSGI menilai bahwa Permendikbud No. 6 tahun 2021 sebagai regulasi yang mengatur sekolah penerima dana BOS Reguler adalah kewenangan Pemerintah dan sekaligus sebagai kepastian hukum, dan Kepastian Hukum ini merupakan asas umum pemeritahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU RI No. 30 Tahun 2014. Maknanya adalah Permendikbud No.6 tahun 2021 ini merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang harus dianggap benar, konsisten, tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan sebagian demi kewibawaan Pemerintah, sebelum ada keputusan Pengadilan yang menyatakan bersalah. Jika ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, diskriminasi serta melanggar konstitusi, semestinya mengajukan keberatannya dalam uji materi peraturan di MA.

Kedua, FSGI memandang para pihak yang keberatan maupun yang membatalkan tidak memahami permendikbud No. 6 Tahun 2021 secara utuh. Padahal dalam Pasal 3 ayat 3 Permendikbud ini dinyatakatan bahwa Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi, Sekolah Luar Biasa, Sekolah di daerah Khusus maupun sekolah pada wilayah kepadatan penduduk rendah. Maknanya adalah Permendikbud ini menyediakan alternatif yang sangat akomodatif dan nondiskriminatif tanpa harus ditunda maupun dibatalkan.

Baca Juga: Gubernur BI: Vaksinasi Adalah Game Changer bagi Pemulihan Ekonomi Nasional

Ketiga, FSGI berpandangan bahwa Yayasan sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan memiliki modal awal yaitu sanggup memenuhi ketentuan minimal yang dipandang wajar oleh Pemerintah sehingga ada rasa tanggung jawab menyediakan kebutuhan awal operasional pendidikan, sanggup memberi gaji yang layak kepada guru, berani berjuang dan bekerja keras untuk berkompetisi guna memperlihatkan produk unggulan sebagai nilai jual sekolah sehingga menarik bagi orang tua peserta didik.

Keempat, FSGI berpendapat apabila pengelola pendidikan berbasis masyarakat bekerja keras memajukan sekolah dan berhasil merebut hati serta meyakinkan orang tua maka jumlah minimal peserta didik 60 orang tersebut dapat dipenuhi dalam kurun waktu 1-6 tahun. Jadi silahkan pihak sekolah swasta berkompetisi memenuhi target jumlah minimal siswa sesuai ketentuan Pemerintah.

Baca Juga: Hasil Survei Konsumen, Indeks Keyakinan Terhadap Kondisi Ekonomi Melemah