“Ini adalah masalah kita semua, ketika ribuan orang kehilangan penghasilan tetap, maka daya beli masyarakat jadi turun,” tegasnya.
Ia menyebut, melemahnya daya beli bisa menciptakan efek domino seperti sepinya pasar dan menurunnya omzet pedagang kecil di berbagai daerah.
Dorongan Anies: Negara Harus Hadir Sebelum Terjadi PHK
Anies mengusulkan solusi jangka panjang dengan mendorong penguatan sektor formal. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, sekaligus memastikan pekerja memiliki perlindungan sosial.
“Artinya mendorong sektor formal tumbuh sehat, memberi insentif bagi usaha yang menyerap tenaga kerja, dan melindungi pekerja dengan jaminan sosial,” ucapnya.
“Negara harus hadir bukan hanya saat orang kehilangan kerja, tapi jauh sebelumnya dengan memastikan dunia usaha kondusif dan tenaga kerja terlindungi,” tambahnya.
Anies menegaskan, PHK massal harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin ketersediaan pekerjaan yang aman dan layak.
Tantangan: 10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Setiap Tahun
Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman, mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja.
“Ada 10,7 juta orang yang butuh pekerjaan harus diopeni (diperhatikan) di mana amanat UUD 1945, seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan layak untuk penghidupan,” ujar Surya dalam konferensi pers di Jakarta pada 26 September 2025.
Jumlah tersebut tidak termasuk pekerja yang terkena PHK maupun yang sedang mencari pekerjaan baru, menandakan tingginya tekanan di pasar kerja nasional.
Janji Pemerintah Buka Lapangan Kerja Baru
Artikel Terkait
Airlangga Hartarto Tegaskan Ekonomi RI Tetap Positif, Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas Pencegahan PHK
KSPI Tanggapi Viral PHK Massal Gudang Garam, Said Iqbal Singgung Penyebab Mulai dari Daya Beli Hingga Dampak Sosial Ekonomi
Airlangga Hartarto Pastikan Satgas PHK dalam Proses Pembentukan, Target Segera Direalisasikan Usai Arahan Presiden
Menko Airlangga Tanggapi Isu PHK Massal Gudang Garam, Pemerintah Tegaskan Pantau Modernisasi dan Dampaknya
Inilah yang Jadi Penyebab Menkeu Purbaya Mendapat Kritik Keras DPR: Target Ekonomi 7 Persen Dinilai Ambisius di Tengah PHK dan Lemahnya Daya Beli
Tren PHK Nasional Masih Tinggi, Jawa Barat Kembali Jadi Provinsi dengan Jumlah Pekerja Terdampak Terbanyak pada Agustus 2025