(KLIKANGGARAN) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data terbaru terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Agustus 2025. Hasilnya, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi dibanding provinsi lain.
Berdasarkan laporan Satu Data Kemenaker, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Agustus mencapai 830 orang secara nasional. Dari total tersebut, Jawa Barat menyumbang 261 kasus atau sekitar 29,07 persen.
Posisi Jabar sebagai daerah dengan angka PHK tertinggi sebenarnya sudah terlihat sejak Juli 2025, ketika tercatat 325 pekerja terdampak.
Artinya, dalam dua bulan berturut-turut, provinsi ini menjadi yang paling banyak melaporkan kasus PHK.
Provinsi lain yang masuk daftar lima besar adalah Sumatera Selatan dengan 113 orang, Kalimantan Timur 100 orang, Jawa Timur 51 orang, serta DKI Jakarta 48 orang. Jumlah tersebut masih jauh di bawah Jawa Barat.
Kemenaker mencatat PHK terjadi di 34 provinsi serta satu wilayah tak teridentifikasi. Namun, ada juga daerah yang nihil PHK, seperti Maluku, Maluku Utara, NTB, dan NTT.
Besarnya angka PHK di Jawa Barat erat kaitannya dengan perannya sebagai pusat industri manufaktur dan padat karya, sektor yang paling sensitif terhadap tekanan ekonomi.
Berikut daftar provinsi dengan PHK terbanyak per Agustus 2025 menurut Satu Data Kemenaker, dikutip Sabtu, 13 September 2025:
- Jawa Barat: 261
- Sumatera Selatan: 113
- Kalimantan Timur: 100
- Jawa Timur: 51
- DKI Jakarta: 48
- Sulawesi Selatan: 38
- Banten: 36
- Sumatera Barat: 33
- Jawa Tengah: 32
- Sulawesi Tenggara: 25
- Sulawesi Tengah: 15
- Riau: 11
- Kalimantan Selatan: 9
- Lampung: 7
- Kalimantan Tengah: 6
- Papua Barat: 6
- Sumatera Utara: 6
- Bengkulu: 4
- Daerah Istimewa Yogyakarta: 4
- Kalimantan Barat: 4
- Kepulauan Riau: 4
- Sulawesi Utara: 4
- Jambi: 3
- Aceh: 2
- Bali: 2
- Kepulauan Bangka Belitung: 2
- Gorontalo: 1
- Kalimantan Utara: 1
- Papua: 1
- Sulawesi Barat: 1
- Maluku: -
- Maluku Utara: -
- Nusa Tenggara Barat: -
- Nusa Tenggara Timur: -
Konsistensi Jabar sebagai provinsi dengan PHK tertinggi dalam dua bulan terakhir memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.**
Artikel Terkait
KSPI Tanggapi Viral PHK Massal Gudang Garam, Said Iqbal Singgung Penyebab Mulai dari Daya Beli Hingga Dampak Sosial Ekonomi
Airlangga Hartarto Pastikan Satgas PHK dalam Proses Pembentukan, Target Segera Direalisasikan Usai Arahan Presiden
Menko Airlangga Tanggapi Isu PHK Massal Gudang Garam, Pemerintah Tegaskan Pantau Modernisasi dan Dampaknya
Inilah yang Jadi Penyebab Menkeu Purbaya Mendapat Kritik Keras DPR: Target Ekonomi 7 Persen Dinilai Ambisius di Tengah PHK dan Lemahnya Daya Beli