(KLIKANGGARAN) – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Pujian itu disampaikan Mahfud melalui unggahannya di platform media sosial X (dulu Twitter) @mohmafudmd pada Senin, 6 Oktober 2025. Ia menilai Purbaya sebagai pejabat yang tidak membebani rakyat dengan kebijakan kenaikan pajak.
“Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru,” tulis Mahfud.
Baca Juga: Komitmen Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Bupati Lutra Terima Penghargaan dari Kemenkum
Dalam cuitan lanjutan, Mahfud menyoroti sikap tegas Purbaya yang berani melakukan efisiensi di tubuh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta memberantas praktik korupsi.
“Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektifitas dan efisiensi di K/L & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Terus maju, Pak. Bravo,” imbuhnya sembari menautkan laman Wikipedia tentang Purbaya.
Purbaya resmi menjabat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Sejak awal masa jabatannya, kebijakan-kebijakan fiskal Purbaya kerap menjadi sorotan publik karena sikapnya yang berani dan tegas.
1. Pastikan Tarif Pajak Rokok 2026 Tidak Naik
Menkeu Purbaya memastikan tarif cukai rokok tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026. Kepastian itu disampaikan usai dirinya bertemu perwakilan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada 26 September 2025.
“Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup, ya sudah, saya tidak ubah,” ucap Purbaya di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
“Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya nggak ubah, udah cukup, ya sudah. Salahin mereka sendiri, ntar nyesel lho. Tau gitu minta turun, untungnya minta konstan aja. Jadi, tidak kita naikin,” tambahnya sambil berkelakar.
Selain itu, Purbaya juga menegaskan komitmennya menindak tegas praktik distribusi rokok ilegal yang merugikan negara.
Artikel Terkait
DPR Desak Menteri ATR Nusron Wahid Naikkan Pajak 60 Keluarga Kaya Penguasa Hampir Separuh Tanah Bersertifikat RI. Apakah Berani?
Telisik Aksi ‘Blokir Semuanya’ di Prancis: Gelombang Demo soal Pajak, Layanan Publik, hingga Penolakan PM Loyalis Macron
KPK Kembali Panggil Muhamad Haniv, Eks Pejabat Pajak Diduga Salahgunakan Jabatan Demi Bisnis Keluarga
Menkeu Purbaya Tegas Hadang Pengemplang Pajak, Bidik Rp60 Triliun Utang Korporasi Besar dan Ingatkan Crazy Rich Tak Bisa Lagi Menghindar
Fakta di Balik Viral Bobby Nasution Hentikan Truk Pelat Aceh, Pemprov Sumut Tegaskan Bukan Razia tapi Ajakan Pajak Daerah
Leony Ungkap Awal Viral soal Anggaran Tangsel: Curhat di Medsos, Soroti Pajak BPHTB, hingga Bantah Pansos dan Cari Panggung