DPR Desak Menteri ATR Nusron Wahid Naikkan Pajak 60 Keluarga Kaya Penguasa Hampir Separuh Tanah Bersertifikat RI. Apakah Berani?

(KLIKANGGARAN) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendapat tekanan politik terkait wacana kenaikan pajak tanah.

Desakan ini datang dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus dalam rapat bersama Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Deddy menyoroti pernyataan Nusron yang sebelumnya mengungkapkan adanya 60 keluarga menguasai hampir setengah dari tanah bersertifikat di Indonesia.

Ia menilai, pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada transparansi data, melainkan harus menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Lantik Purbaya Yudhi Sadewa dkk: Empat Menteri Baru dan Satu Wakil Menteri Perkuat Kabinet Merah Putih

“Pak Menteri, saya sangat senang mendengar ketika Pak Menteri bicara bahwa tanah di Indonesia ini dikuasai oleh 60 keluarga ya, Pak, kalau enggak salah. Artinya, kan negara sudah mulai jujur nih sama rakyat,” kata Deddy.

Ia mengingatkan, keterbukaan informasi tanpa tindak lanjut justru bisa memicu kemarahan rakyat kecil yang selama ini mengalami ketidakadilan agraria.

Oleh karena itu, ia mendesak Menteri ATR segera merancang kebijakan fiskal yang membebani keluarga-keluarga penguasa lahan tersebut.

Baca Juga: Kontroversi Ferry Irwandi Vs TNI, Unggahan hingga Pernyataan soal Intel Demo Buat Publik Bingung: Percaya Polisi atau Tentara?

“Saya kira pajaknya harus dinaikin betul, Pak. Mereka sudah cukup kaya, Pak. Mereka sudah sangat kaya, saatnya negara mengambil untuk mendistribusikannya kepada rakyat, Pak,” tegasnya.

Deddy juga menyinggung kasus di Pati, Jawa Tengah, di mana kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru menekan rakyat kecil dan berujung kericuhan.

Ia menekankan, keadilan harus diwujudkan dengan menargetkan kelompok kaya, bukan masyarakat miskin.

Baca Juga: Menilik Rekam Jejak Purbaya Yudhi Sadewa di LPS Triwulan I 2025, Modal Awal Jabat Menteri Keuangan Pilihan Presiden Prabowo

“Kalau informasi tanah di republik ini besarnya dikuasai oleh 60 orang, tunjukkan keadilan itu, tidak saja melalui reforma agraria yang serius dan konsisten. Tapi juga dengan membebani mereka dengan pajak yang lebih besar, Pak. Saya kira sudah waktunya, Pak, mereka sudah kaya untuk 70 keturunan, Pak. Bukan 7 turunan lagi,” ujarnya.