Pemkab Bima: Kelebihan Pembayaran Tunjangan kepada 29 ASN Senilai Rp155.580.610,00

- Selasa, 26 Januari 2021 | 13:25 WIB
asn
asn


Woha, Klikanggaran--Pemerintah Kabupaten Bima dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019 menganggarkan Belanja Gaji dan Tunjangan senilai Rp697.530.281.609,35 dan merealisasikan senilai Rp676.911.852.793,00 atau sebesar 97,04%.


Realisasi belanja gaji dan tunjangan diantaranya digunakan untuk pembayaran tunjangan keluarga (tunjangan istri/suami dan tunjangan anak) dan tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan tunjangan fungsional umum.


Pemeriksaan terhadap database pembayaran gaji, data pegawai, dan hasil konfirmasi menemukan terdapat kelebihan pembayaran tunjangan sebagai berikut.


MAKI: Pinjaman Pemprov Sumsel ke PT SMI Berpotensi Masalah


ASN yang telah cerai dan tidak memiliki istri/suami, namun masih memperoleh tunjangan istri/suami


Berdasarkan data permohonan izin cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKDPP) sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, diketahui terdapat enam orang pegawai dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menerima pembayaran tunjangan istri/suami sejak cerai sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2019 senilai total Rp26.403.610,00. Bendahara gaji OPD terkait menyatakan bahwa ASN bersangkutan memang masih menerima tunjangan istri/suami, dikarenakan bendahara gaji tidak menerima laporan terkait status perceraian sehingga tidak memperbaharui data pembayaran tunjangan.


ASN sedang menjalani Tugas Belajar masih memperoleh Tunjangan Umum, Fungsional, dan Eselon


Berdasarkan data dan dokumen Rekapitulasi Tugas Belajar Tahun 2017, 2018, 2019, SK Tugas Belajar, dan SK Penugasan diketahui terdapat 23 ASN dari empat OPD yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan, namun masih mendapatkan pembayaran tunjangan umum, tunjangan fungsional dan tunjangan eselon pada bulan ke 7 sejak tugas belajar sampai dengan ditugaskan kembali ke unit tugasnya senilai Rp129.177.000,00.


Bendahara gaji OPD terkait menyatakan tidak mengetahui mengenai peraturan penghentian pembayaran tunjangan kepada ASN yang sedang menjalani tugas belajar sehingga tetap membayarkan tunjangan meskipun telah melewati 6 bulan masa tugas belajar. Atas permasalahan tersebut bendahara telah menyampaikan kepada ASN terkait dan masing-masing pegawai telah menyatakan bersedia untuk mengembalikan kelebihan tunjangan ke Kas Daerah.

Halaman:

Editor: Tim Berita

Tags

Terkini

X