●Pada PT Pertamina (Persero) diketahui terdapat realisasi dan potensi return kargo Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) Badak kepada PT Pertamina (Persero) belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan LNG Muara Bakau minimal sebesar Rp 592,56 miliar, dan potensi kerugian atas pembelian LPG yang tidak sesuai spesifikasi kebutuhan Kilang LNG Badak mengurangi pendapatan penjualan LNG ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp 222,65 miliar. Selain itu, pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk keperluan inject LNG kepada ENI Muara Bakau sebesar Rp 118,34 miliar belum ditentukan statusnya.
●PT Pertamina dalam menjual LNG Bagian Negara menggunakan batas harga pasar RIM atau platts terendah dalam melakukan penawaran lelang secara spot, tidak konsisten menetapkan pembanding dalam menentukan pemenang strip deal, dan tidak mengambil penawaran dari calon buyerdengan formula Japan Korea Marker (JKM) yang lebih tinggi dari Japan Crude Cocktail (JCC), serta belum menyusun standar dan acuan yang pasti dalam menentukan harga penjualan LNG.
Perencanaan dan proses pembelian LNG jangka panjang selama 20 tahun kepada Corpus Christi Liquefaction, LLC sebanyak 1,52 metric ton per annual (MTPA) tidak dilakukan secara memadai dan mitigasinya meningkatkan risiko finansial jangka panjang perusahaan.
Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 376 temuan yang memuat 655 permasalahan.
"Permasalahan tersebut meliputi 312 kelemahan sistem pengendalian intern, 304 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 1,27 triliun, dan 39 permasalahan 3E senilai Rp 697,91 miliar," tulis BPK. (MJP)
