Jakarta, Klikanggaran.com (30-05-2019) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan IHPS atau Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2018. BPK secara khusus melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN.
"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 26 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan," tulis BPK dalam IHPS Semester II-2018 seperti dikutip Klikanggaran.com pada Rabu (29/5/2019).
Hasil pemeriksaan mengungkap 376 temuan yang memuat 655 permasalahan. Namun, BPK mencermati permasalahan yang perlu mendapat perhatian utama, di antaranya:
●Pemborosan keuangan PT Pabrik Gula Rajawali II senilai Rp 330,44 miliar, terdiri atas biaya pinjaman Kredit Modal Kerja yang belum dilunasi senilai Rp 192,72 miliar, biaya pemeliharaan dan pengamanan dari penjarahan lahan pada Pabrik Gula Jatitujuh senilai Rp 125,77 miliar, serta ketidakhematan lainnya sebesar Rp 11,95 miliar.
●Pada Perum Perumnas, terdapat piutang usaha berpotensi tidak tertagih senilai Rp 184,62 miliar yaitu terdiri atas piutang usaha perorangan (kekurangan uang muka, kelebihan luas tanah, dan cicilan tunai rumah dan kavling tanah matang), piutang usaha badan/instansi, piutang Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)/Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan piutang Kerja Sama Usaha (KSU).
●Perumnas belum melakukan kajian secara memadai atas kegiatan kerja sama pembangunan dan penjualan rumah di Kabupaten Samosir, pembangunan rusun pengganti pada Proyek Sukaramai Medan, dan penyertaan modal. Akibatnya, Perumnas terbebani biaya tambahan.
●Kekurangan penerimaan PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp 135,80 miliar, terdiri atas piutang dan bunga keterlambatan kepada mitra usaha, pendapatan pengelolaan parkir, kerja sama pengelolaan General Aviation Terminal (GAT) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta kekurangan penerimaan lainnya.
