Seharusnya, pemerintah daerah perlu mengedepankan komitmen kuat untuk mengelola anggaran. Sehingga berdampak luas pada pembangunan daerah. Di era demokrasi seperti sekarang ini, salah satu jalan nyata untuk membangun komitmen pemerintah daerah yaitu melalui political will. Karena itu peran masyarakat wajib dimiliki untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah.
Terkadang masyarakat (apalagi yang tidak paham tentang mekanisme anggaran) semakin kesulitan untuk mendapatkan anggaran. Masyarakat mendapatkan anggaran harus melalui proses sesuai aturan hukum yang barlaku. Kebutuhan masyarakat yang insidental tidak dapat dibiayai melalui APBD karena tidak melalui sistem dan kurang mengedepankan kontrol. Rigidsitas anggaran menyebabkan pemerintah dan masyarakat kesulitan untuk akses anggaran dan kerap kali masyarakat belum banyak memahami pentingnya transparansi anggaran. (MJP)
