Jakarta, Klikanggaran.com (09-04-2019) - Kabarnya, di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia ditemukan resiko penyalahgunaan kas. Hal ini terjadi di tahun 2017.
Resiko penyalahgunaan kas ini diketahui dari beberapa hasil temuan, seperti penatausahaan kas di bendahara penerimaan pada KBRI Bogota yang dinilai masih berantakan.
Sebelumnya diketahui, KBRI Bogota menyajikan saldo kas di bendahara penerimaan dalam neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp172.410.158.
Kemudian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dijelaskan bahwa saldo sebesar Rp172.410.158 tersebut merupakan kekurangan setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2009 USD13,693.66 akibat kasus penggelapan uang di masa lalu. Sehingga secara fisik PNBP tersebut saat itu tidak dipegang oleh bendahara penerimaan.
Atas masalah tersebut, terdapat perbedaan pengakuan dan pengungkapan rincian saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desemeber 2017 antara data yang disajikan dalam neraca, kertas kerja rincian saldo kas di bendahara penerimaan seluruh satuan kerja yang ada pada Biro Keuangan Kemenlu, dan data dalam SUMKEU yang ditatausahakan BPKRT (Bendaharawan dan Penatakerumahtanggaan).
Selain itu, kabar lainnya juga menyebutkan bahwa pengelola keuangan KBRI Bogota belum dapat menjelaskan perhitungan saldo kas di bendahara penerimaan yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2017 maupun selisih yang terjadi. Usut punya usut, KBRI Bogota ternyata juga tidak memiliki rekening bank khusus penerimaan untuk mengelola penerimaan dan penyetoran PNBP.
Jadi, penerimaan PNBP diperoleh BPKRT dari Fungsi Protokons secara tunai, dan penyetorannya ke kas negara dilakukan melalui rekening rutin pengeluaran.
