• Selasa, 21 September 2021

BPBD Labuhanbatu Diduga Merugikan Daerah dan Melabrak Sejumlah Aturan

- Senin, 13 September 2021 | 15:19 WIB
Papan nama kantor BPBD Labuhanbatu (Doc. Klikanggaran)
Papan nama kantor BPBD Labuhanbatu (Doc. Klikanggaran)

Labuhan Batu, Klikanggaran.com - Responden Badan Pemeriksa Keuangan, Ratama Saragih, mengungkapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhanbatu diduga melabrak Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berpotensi merugikan daerah. Dikatakan Ratama, hal yang dimaksud tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK nomor 72/LHP/XVIII.MDN/12/2020, tanggal 17 Desember 2020.

"Biaya Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 bidang kesehatan yang digunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas penjagaan siaga posko-posko pada gugus tugas BPBD Labuhanbatu tahun anggaran 2020 ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp208.560.000,00 alias merugikan negara/derah," ujar Ratama, pada Klikanggaran.com, Senin (13-9).

Selain itu, kata Ratama, BPBD Labuhanbatu juga melabrak pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 2004.

Baca Juga: Plan A: Ketika Sekelompok Orang Yahudi Merencanakan Meracuni 6 Juta Orang Jerman!

"Bukan saja Undang-undang yang dilanggar, ada Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud," tuturnya.

Oleh karenanya, Ratama meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk aktif dan sensitif mengawal uang negara.

"Apalagi anggaran penanganan Covid-19 yang sangat urgen pengawasan pelaksanaannya," tandasnya.

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X