(KLIKANGGARAN) — Adu argumen panas terjadi antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait isu dana APBD Jabar senilai Rp4,17 triliun yang disebut mengendap di bank.
Dedi menolak keras tudingan tersebut dan menantang Menkeu membuka data yang ia klaim berasal dari laporan Bank Indonesia.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi lewat akun Instagram pribadinya, Senin, 20 Oktober 2025.
Pernyataan Dedi menjadi sorotan publik lantaran sebelumnya Menkeu Purbaya menyebut ada dana daerah yang disimpan dalam deposito bank. Dedi pun menyebut tudingan itu menyesatkan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) dan memastikan tidak ada deposito sebagaimana yang dituduhkan.
“Saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada. Dibuka di dokumen kas daerah juga tidak ada,” ujar Dedi melalui akun Instagram @dedimulyadi71, Rabu, 22 Oktober 2025.
Dedi menjelaskan, dana Rp2,4 triliun yang ada di BJB digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru, dan rumah sakit.
"Saya tidak segan memberhentikan pejabat Pemprov yang terbukti membuat deposito tanpa sepengetahuan saya," tegasnya.
Dedi juga menyatakan kesiapan Pemprov Jabar untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, transparansi adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka untuk memeriksa kas daerah kami. Kas daerah itu biasanya sudah diperiksa oleh BPK. Untuk itu, dipersilakan Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Dedi.