Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Kesehatan untuk 146,4 Juta Warga pada 2026, Sri Mulyani: Anggarannya Mencapai Rp69 Triliun

(KLIKANGGARAN) – Pemerintah memastikan bahwa prioritas pada 2026 tetap difokuskan pada akses layanan kesehatan masyarakat.

Melalui Kementerian Keuangan, negara akan menanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 146,4 juta penduduk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, anggaran tersebut meliputi pembiayaan penuh untuk 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) serta subsidi iuran bagi 49,6 juta peserta kelas III.

Baca Juga: Multitalenta, Siswa MA DDI Masamba Ini Jadi Pemenang Ajang Ana’dara Kallolo 2025

"96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN dan yang mereka kelas III, tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa, totalnya Rp69 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

"Ini besar sekali, totalnya 96 juta, plus 49,6 yang dibayar penuh oleh APBN atau yang dibayar sebagian oleh APBN," tambahnya.

Baca Juga: Ikhsan Irawan – Karmila Khan, Pemenang Ajang Ana’dara – Kallolo Luwu Utara 2025

Selain membiayai iuran BPJS, pemerintah menyiapkan total anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun di RAPBN 2026.

Anggaran ini diarahkan untuk menunjang layanan kesehatan publik, mulai dari operasional fasilitas kesehatan, penyediaan makanan bergizi gratis senilai Rp24,7 triliun bagi 7,4 juta ibu hamil dan balita, hingga jaminan kesehatan untuk ASN, TNI, dan Polri senilai Rp13,3 triliun.

Fokus pemerintah juga mencakup program pengendalian dan pencegahan penyakit. Alokasi dana akan dipakai untuk vaksinasi, imunisasi, skrining kesehatan, serta penanggulangan penyakit menular seperti tuberkulosis.

Baca Juga: Prabowo Peringatkan Tak Akan Lindungi Jenderal atau Kader Partai yang Terlibat Tambang Ilegal Rp300 Triliun

Tak hanya itu, tersedia layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 130 juta orang dengan dukungan dana sebesar Rp2,6 triliun.

Upaya peningkatan kesehatan di daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp2,9 triliun khusus untuk penanganan stunting.

Di sisi infrastruktur, anggaran Rp16,3 triliun disiapkan untuk operasional 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana.