Basuki Hadimuljono Laporkan Progres IKN ke Istana, Optimis Rampung 2028 dengan Dukungan Pembiayaan Menkeu Purbaya

(KLIKANGGARAN) – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipercepat setelah Presiden Prabowo menargetkan kawasan itu menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

Rencana tersebut telah diperkuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diteken Presiden pada 30 Juni 2025.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, baru-baru ini mengunjungi Istana untuk menyampaikan perkembangan terbaru pembangunan kepada Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

Baca Juga: Ramai Isu Deddy Corbuzier: Polemik Sidang Perceraian Tertutup dan Aturan UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama

“Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” tulis Basuki melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Menurutnya, rencana IKN menjadi pusat politik akan difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

“Rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden @prabowo,” tambahnya.

Baca Juga: DPR Kritik Menkeu Purbaya soal Subsidi LPG 3 Kg, Bahlil Singgung Perbedaan Data: Misbakhun Ingatkan Fokus pada Tata Kelola Subsidi

IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028

Basuki menyatakan optimistis pembangunan IKN akan rampung sesuai target. Dengan begitu, Nusantara bisa berfungsi sebagai pusat politik mulai tahun 2028.

“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” ujarnya.

Dukungan Pembiayaan dari Kemenkeu

Sebelumnya, Basuki juga bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dari pertemuan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu pada Rabu, 1 Oktober 2025, dipastikan ada tiga skema pembiayaan yang disetujui Kemenkeu untuk pembangunan IKN, yakni melalui APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Foreign Direct Investment (FDI).

Baca Juga: BBM Pertamina Ditolak SPBU Swasta, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Standar Teknis dan Persaingan Usaha Sehat