Basuki Hadimuljono Laporkan Progres IKN ke Istana, Optimis Rampung 2028 dengan Dukungan Pembiayaan Menkeu Purbaya

Syarat IKN Bisa Difungsikan

Perpres 79/2025 merinci syarat yang harus dipenuhi agar IKN dapat resmi berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Beberapa di antaranya mencakup:

Luas pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya minimal 800–850 hektar.

Setidaknya 20% gedung pemerintahan sudah selesai dibangun.

Pembangunan hunian berkelanjutan rampung 50%.

Sarana dan prasarana dasar sudah mencapai 50%.

Indeks aksesibilitas dan konektivitas minimal 0,74.

Penempatan ASN berkisar 1.700–4.100 orang dengan layanan kota cerdas minimal 25%.

Dengan terpenuhinya target tersebut, pemerintahan akan resmi dapat dipindahkan ke IKN sesuai rencana.**