Menurut Yusri, jika Rosneft minta harus dibuatkan jalan tol ke Tuban mungkin tidak masalah direalisasikan, sepanjang tidak menjadi beban investasi kilang yang akan berdampak ke efisiensi biaya pokok produksi.
"Contoh lainnya lagi adalah proyek RDMP Balikpapan, selain molor waktu penyelesaiannya, karena ada change order pekerjaan melebih ketentuan regulasi, konon kabarnya hingga saat ini proyek dijalankan dengan terpaksa dibiayai oleh Pertamina. Padahal sejak awal direncanakan pembiayaan proyek ini akan dibiayai oleh konsorsium bank Korea atas jaminan pemenang kontrak EPC, konon kabarnya hingga hari ini belum terealisir," beber Yusri.
Baca Juga: Belanja Kegiatan Penyediaan BTS Rp1,2 M Tidak Diyakini Kewajarannya, Ini Penjelasan Kemenkominfo
Apalagi, sambung Yusri, jika kilang yang terbangun tidak bisa efisien biaya pokok produksinya, maka akan lebih cilaka lagi berakibat harga produknya tidak kompetitif di pasar. Sehingga industri hilir lebih baik dan murah mengimpor bahan baku petrokimia dari luar negeri pada beli dari kilang Pertamina adalah sebuah keniscayaan.
"Jika ini yang terjadi tentu akan menjadi beban cash flow Pertamina sepanjang masa. Oleh sebab itu, keekonomian proyek kilang harus cermat dihitung oleh tim manajemen resiko Pertamina dengan resiko yang paling kecil bagi Pertamina, tidak boleh hanya karena desakan Presiden," ungkap Yusri.
Karena, kata Yusri, Presiden jabatannya paling lama dua periode, tetapi Pertamina harus ada sepanjang masa untuk mengurus kebutuhan rakyat.
"Untuk mengatasi semua itu, seharusnya Presiden menugaskan Menteri ESDM merubah porsi bauran energi di RUPTL tahun 2018-2027 untuk menurunkan jauh porsi batubara dalam bauran energi nasional, meskipun itu bukan hal mudah dalam menghadapi oligarki di belakangnya," ungkap Yusri.
Sebaiknya, kata Yusri, jika tetap Pertamina harus membangun kilang dengan investasi besar dan resiko besar, disarankan untuk urusan ini lebih baik ditawarkan saja ke investor besar swasta dengan sistem Build Owner Operation Transfer (BOOT), tetapi Pertamina harus dapat golden share dan sebagai offtaker saja.
"Kami yakin skema ini ada investor yang berminat investasi skema ini tetapi jangan dibuat sulit jika memang bisa mudah," ungkap Yusri.
Mungkin teman Anda tertarik dengan artikel ini, mohon dibantu share kepadanya, ya. Terima kasih telah menjadi pembaca setia klikanggaran.com*
Artikel Terkait
Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Ikuti Arahan Presiden Jokowi Secara Virtual
Tiga Arahan Dari Presiden Jokowi Untuk BPKP dan APIP
Menpora: DBON Adalah Jawaban Atas Arahan Presiden Jokowi untuk Pembinaan Prestasi Olahraga
Terkait Poster di UNS, Stafsus Mensesneg Sebut Presiden Jokowi Tak Pernah Tersinggung Soal Kritikan
Presiden Jokowi Bermalam Di Papua, Besok Malam Membuka PON XX. Pembukaan PON Disiarkan Langsung TV
Perintah Presiden Jokowi, Harga PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu
Pesan Presiden Jokowi di Hari Pahlawan 2021, Bangsa ini semakin Kokoh Bagaikan Karang
Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina